Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,599.00 121.00
EUR EUR 16,624.38 -36.79
GBPGBP18,577.97 2.89
AUDAUD10,615.86 -42.11
SGDSGD10,615.67 38.19
JPYJPY13,180.93 127.17
KRWKRW12.96 0.09
JPYHKD1,859.75 15.42

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,599.00 121.00       EUR  EUR 16,624.38 -36.79      GBP  GBP 18,577.97 2.89      AUD  AUD 10,615.86 -42.11      SGD  SGD 10,615.67 38.19      JPY  JPY 13,180.93 127.17      KRW  KRW 12.96 0.09     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1485
mod_vvisit_counterYesterday4236
mod_vvisit_counterThis week14796
mod_vvisit_counterLast week21878
mod_vvisit_counterThis month86044
mod_vvisit_counterLast month215063
mod_vvisit_counterAll days7210132


Designed by:
Metode QQ untuk Faktur Pajak Print E-mail

Jakarta - Perusahaan melakukan kegiatan impor barang dari Rotterdam berupa matres crane rails dll. Dalam PIB tercatat atas nama PT Motasindo QQ PT Dharma Subur. NPWP dan alamat kedua jelas dan dalam SSPCP juga sama identitasnya.

Namun di jenis setoran PPN Impor & PPh pasal 22 atas nama QQ PT Dharma Subur (perusahaan saya). Yang saya tanyakan:
1. Apakah metode QQ tersebut sampai saat ini masih berlaku/digunakan.
2. Dalam hal SPM PPN masa apakah SSPCP perlu dilampirkan SSPCP asli atau cukup SSPCP foto copy (sebagai kredit pajak masukan).

3. Apakah saya (PT Dharma Subur) berkewajiban membuat/melaporkan SPT Masa PPh pasal 22, kalau berkewajiban bukti apa yang harus dilampirkan (sementara saya cuma mendapat SSPCP lembar ke-3 untuk penyetor/wajib pajak) atau cukup dilaporkan oleh PT Motasindo sebagai agen/handeling.

 

 
Pengelola Pindah ke WP Badan, Gimana Pajaknya? Print E-mail

detikFinance
Jakarta - Pada 18 Agustus 2009 terbit Akta Notaris yg menyatakan bahwa perusahaan ditempat saya kerja yang dulunya dikelola oleh perorangan kini dialihkan ke Badan hukum, sedangkan pemilik badan hukum tersebut adalah Perorangan itu sendiri. Pernyataan tersebut berlaku surut mulai Januari 2009.

WP perorangan sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya (menyetorkan PPh pasal 25, melaporkan SPT masa dan menyetorkan PPh pasal 21 tahun pajak 2009) mulai Januari 2009 hingga Desember 2009.

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara mengalihkan Hak dan Kewajiban Perpajakan yang sudah dilaporkan dan disetorkan oleh WP
Perorangan ke WP Badan ?
2. Bolehkah masing-masing WP tersebut melakukan pembetulan SPT Masa 21 nya ?
3. Untuk mengalihkan Setorannya, bisakah dilakukan Pemindahbukuan (maksud dari semua itu agar Administrasi Perpajakan sesuai dengan isi dari Akta Notaris tsb)

 
PPh Final Transaksi Saham Print E-mail

Detik Finance

Jakarta - Saya  bermain  saham  sejak  1989.  Dalam  hal ini tidak semua pemain saham mengalami  keuntungan, tapi dalam pembayaran pajak jual saham, semua pemain saham  baik  ungtung atau rugi pasti dipotong PPh Final 1 promil oleh pihak BEI  (bukan  sekuritas/broker)dari  Nilai  Transaksi Jual. Jadi semua saham yang dijual pasti 100%  sudah membayar PPh Final meskipun pemain-pemain saham tidak pernah diberikan bukti potong oleh BEI.
Pertanyaan ?
Kepada siapa penjual saham harus minta bukti-potong PPh Final tersebut bila yang  memotong yakni  BEI  tidak  pernah memberikannya? Apakah broker atau sekuritas  mau membuat bukti potong untuk investornya bila sebenarnya bukan broker yang telah memotong PPh tersebut ?

 
PPh untuk Perusahaan Jasa Konstruksi Print E-mail

detikFinance

Jakarta - Kami bergerak dibidang Jasa Konstruksi lengkap dengan surat SUIJK, SBU bidang Sipil dan Arsitektur, KLU bidang Konstruksi Gedung. Jasa Utama kami bergerak dibidang Konstruksi pemancangan Tiang Pancang. Pada suatu saat kami mengerjakan proyek pemancangan tiang pancang untuk pondasi Runway Gantry Crane milik PT ABC yang bergerak dibidang Shipyard.

Pada saat kami mengajukan Invoice dan dibayarkan oleh PT ABC, atas Invoice kami dipunggut PPh Psl 23, bukan PPh Final Psl 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi. Financial PT ABC mengatakan, kami bergerak di bidang Shipyard, kami tidak boleh memunggut PPh Final Psl 4 ayat 2 atas Jasa konstruksi. Apakah betul?

 
PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi, Berkah atau Musibah Print E-mail

Drs. Aries Tanno, M.Si., Ak - Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 27 Agustus 2009

Sejak tahun 2001, Pengenaan Pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan PP No. 140 Tahun 2000 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, khususnya UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Agustus Tahun 2000.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam