Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,923.00 -213.00
EUR EUR 16,263.79 -289.66
GBPGBP18,532.57 -347.82
AUDAUD10,580.97 -112.03
SGDSGD10,405.95 -137.36
JPYJPY12,726.78 -143.53
KRWKRW12.95 -0.17
JPYHKD1,774.51 -26.66

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,923.00 -213.00       EUR  EUR 16,263.79 -289.66      GBP  GBP 18,532.57 -347.82      AUD  AUD 10,580.97 -112.03      SGD  SGD 10,405.95 -137.36      JPY  JPY 12,726.78 -143.53      KRW  KRW 12.95 -0.17     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday688
mod_vvisit_counterYesterday938
mod_vvisit_counterThis week688
mod_vvisit_counterLast week22223
mod_vvisit_counterThis month90910
mod_vvisit_counterLast month222280
mod_vvisit_counterAll days6905420


Designed by:
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010 Print E-mail

klinik-pajak

Mendekati Penerimaan THR sesuai dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada Selasa 24 Agustus 2010 telah mengeluarkan surat edaran, menginstruksikan kepada perusahaan, maksimal H-7 sebelum lebaran, THR harus diterimakan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. Berdasarkan peraturan itu, besarnya THR pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji.  Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan hingga kurang dari 12 bulan, mendapat THR proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan lalu dikali satu bulan upah.

Terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas THR tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 tidak mengalami perubahan, yaitu mengacu kepada Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008  dan  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 57/PJ/2009. Berikut cara perhitungan Pajak Atas THR

 
Jual Barang Lewat Internet Kena PPh 25 Print E-mail

detik

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan sosialisasi pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT).

Salah satu yang menarik, pelaku usaha yang memasarkan barang dagangannya melalui jasa internet atau online juga diwajibkan untuk membayar PPh 25 tersebut yang besarannya 0,75%.

 
PPN Terutang untuk Bangunan Print E-mail

Detik Finance

Jakarta - Perusahaaan kami melakukan pembelian material (atap galvanis) untuk perbaikan/ pemeliharaan gedung pabrik. Dan atas biaya tersebut dikapitalisir (menjadi menambah nilai gedung) karena masa manfaat lebih satu tahun, tetapi tidak ada penambahan luas gedung.
Apakah dapat dikategorikan sebagai membangun sendiri dan terutang PPN?

 
Metode QQ untuk Faktur Pajak Print E-mail

Jakarta - Perusahaan melakukan kegiatan impor barang dari Rotterdam berupa matres crane rails dll. Dalam PIB tercatat atas nama PT Motasindo QQ PT Dharma Subur. NPWP dan alamat kedua jelas dan dalam SSPCP juga sama identitasnya.

Namun di jenis setoran PPN Impor & PPh pasal 22 atas nama QQ PT Dharma Subur (perusahaan saya). Yang saya tanyakan:
1. Apakah metode QQ tersebut sampai saat ini masih berlaku/digunakan.
2. Dalam hal SPM PPN masa apakah SSPCP perlu dilampirkan SSPCP asli atau cukup SSPCP foto copy (sebagai kredit pajak masukan).

3. Apakah saya (PT Dharma Subur) berkewajiban membuat/melaporkan SPT Masa PPh pasal 22, kalau berkewajiban bukti apa yang harus dilampirkan (sementara saya cuma mendapat SSPCP lembar ke-3 untuk penyetor/wajib pajak) atau cukup dilaporkan oleh PT Motasindo sebagai agen/handeling.

 

 
Perhitungan Pajak Penghasilan Pedagang Eceran Print E-mail

Titi Muswati Putranti

Perkembangan jumlah pedagang pengecer semakin meningkat, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. Pedangan Pengecer dapat berbentuk badan usaha maupun orang pribadi. Kedua bentuk pedagang tersebut merupakan Wajib Pajak - Pajak Penghasilan (WP PPh). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang eceran pada hakekatnya mempunyai kewajiban di bidang PPh yang sama dengan pedagang eceran berbentuk badan usaha. Termasuk kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Hanya saja bagi WP OP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, diperkenankan untuk melakukan pencatatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Tahun 2007).

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam