Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,770.00 0.01 %
EUR EUR 17,014.85 0.56 %
GBPGBP19,640.12 1.25 %
AUDAUD10,690.29 0.89 %
SGDSGD10,505.06 0.22 %
JPYJPY12,852.50 -0.19 %
KRWKRW12.88 -0.31 %
JPYHKD1,754.09 -0.00 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,770.00 0.01 %       EUR  EUR 17,014.85 0.56 %      GBP  GBP 19,640.12 1.25 %      AUD  AUD 10,690.29 0.89 %      SGD  SGD 10,505.06 0.22 %      JPY  JPY 12,852.50 -0.19 %      KRW  KRW 12.88 -0.31 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3885
mod_vvisit_counterYesterday2171
mod_vvisit_counterThis week13177
mod_vvisit_counterLast week18968
mod_vvisit_counterThis month46902
mod_vvisit_counterLast month153247
mod_vvisit_counterAll days6529413


Designed by:
Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak PPN Print E-mail

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang berbunyi: ”Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”.

 
PERLAKUAN FISKAL/PAJAK ATAS LABA RUGI SELISIH KURS Print E-mail

Hitungpajak-Blog

Di dalam undang-undang pajak penghasilan ketentuan yang mengatur mengenai laba/rugi selisih kurs ini terdapat di dalam pasal 4 dan 6. Di dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai objek pajak disana disebutkan bahwa keuntungan akibat fluktuasi kurs merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Dan sebaliknya di dalam pasal 6 UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah kerugian dari selisih kurs. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sebenarnya pembahasan mengenai laba rugi kurs ini terkait erat dengan pembukuan mata uang asing. Namun agar pembahasannya tidak terlalu melebar maka akan difokuskan terhadap perlakuan pajak atas laba rugi selisih kurs, sedangkan pembukuan mata uang asing akan ditulis secara umum saja.

 
PPh untuk Perusahaan Jasa Konstruksi Print E-mail

detikFinance

Jakarta - Kami bergerak dibidang Jasa Konstruksi lengkap dengan surat SUIJK, SBU bidang Sipil dan Arsitektur, KLU bidang Konstruksi Gedung. Jasa Utama kami bergerak dibidang Konstruksi pemancangan Tiang Pancang. Pada suatu saat kami mengerjakan proyek pemancangan tiang pancang untuk pondasi Runway Gantry Crane milik PT ABC yang bergerak dibidang Shipyard.

Pada saat kami mengajukan Invoice dan dibayarkan oleh PT ABC, atas Invoice kami dipunggut PPh Psl 23, bukan PPh Final Psl 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi. Financial PT ABC mengatakan, kami bergerak di bidang Shipyard, kami tidak boleh memunggut PPh Final Psl 4 ayat 2 atas Jasa konstruksi. Apakah betul?

 
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010 Print E-mail

klinik-pajak

Mendekati Penerimaan THR sesuai dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada Selasa 24 Agustus 2010 telah mengeluarkan surat edaran, menginstruksikan kepada perusahaan, maksimal H-7 sebelum lebaran, THR harus diterimakan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. Berdasarkan peraturan itu, besarnya THR pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji.  Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan hingga kurang dari 12 bulan, mendapat THR proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan lalu dikali satu bulan upah.

Terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas THR tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 tidak mengalami perubahan, yaitu mengacu kepada Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008  dan  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 57/PJ/2009. Berikut cara perhitungan Pajak Atas THR

 
PPh Final Transaksi Saham Print E-mail

Detik Finance

Jakarta - Saya  bermain  saham  sejak  1989.  Dalam  hal ini tidak semua pemain saham mengalami  keuntungan, tapi dalam pembayaran pajak jual saham, semua pemain saham  baik  ungtung atau rugi pasti dipotong PPh Final 1 promil oleh pihak BEI  (bukan  sekuritas/broker)dari  Nilai  Transaksi Jual. Jadi semua saham yang dijual pasti 100%  sudah membayar PPh Final meskipun pemain-pemain saham tidak pernah diberikan bukti potong oleh BEI.
Pertanyaan ?
Kepada siapa penjual saham harus minta bukti-potong PPh Final tersebut bila yang  memotong yakni  BEI  tidak  pernah memberikannya? Apakah broker atau sekuritas  mau membuat bukti potong untuk investornya bila sebenarnya bukan broker yang telah memotong PPh tersebut ?

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam