Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,391.00 -0.40 %
EUR EUR 16,152.84 -0.24 %
GBPGBP18,224.07 -0.05 %
AUDAUD10,553.24 -0.03 %
SGDSGD10,072.97 -0.50 %
JPYJPY12,016.87 0.77 %
KRWKRW12.54 -0.79 %
JPYHKD1,711.80 -0.46 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 4/KM.10/2018

Tanggal SK : 16 Januari 2018

Masa Berlaku :
17 Januari 2018 - 23 Januari 2018

USD  USD 13,391.00 -0.40 %       EUR  EUR 16,152.84 -0.24 %      GBP  GBP 18,224.07 -0.05 %      AUD  AUD 10,553.24 -0.03 %      SGD  SGD 10,072.97 -0.50 %      JPY  JPY 12,016.87 0.77 %      KRW  KRW 12.54 -0.79 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1454
mod_vvisit_counterYesterday1535
mod_vvisit_counterThis week1454
mod_vvisit_counterLast week9401
mod_vvisit_counterThis month73102
mod_vvisit_counterLast month142578
mod_vvisit_counterAll days6096572


Designed by:
Perlakuan Pajak atas Leasing Print E-mail

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan pada waktu tertentu akan timbul kebutuhan untuk melakukan ekspansi dengan menambah barang modal yang tujuannya meningkatkan produksi perusahaan. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih perusahaan berkenaan dengan cara memperoleh barang modal tersebut yaitu dengan membeli baik yang dananya bisa dari sisa cash perusahaan atau hutang ke bank atau kreditur lain. Cara lain adalah dengan menyewa barang modal yang dibutuhkan dari perusahaan leasing (Sewa Guna Usaha).

Berkaitan dengan kegiatan penyewaan dengan cara leasing maka berikut ini akan disampaikan ketentuan yang mengatur bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

 
Tarif Pajak Dan Cara Menghitung PPN/PPnBM Print E-mail

Berapa tarif PPN/PPnBM ?

  1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
    Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.
  3. Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
 
Pemungut PPh Pasal 22 (new) Print E-mail

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :

(Berlaku sejak 31 Agustus 2010)

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

3. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

 
PPN Proyek di Kawasan Bebas Print E-mail

Jakarta - Perusahaan kami (domisili di Jakarta) melakukan pengerjaan jasa pemotongan pipa milik PT A (domisili di Jakarta juga) yang berada di Batam (kawasan bebas). Bagaimana perlakukan PPN-nya mengingat perusahaan kami dan PT A berada di Jakarta dan invoice langsung kami alamatkan ke PT A di Jakarta sedang jasa dilakukan di kawasan bebas.

Apabila PPN- nya tidak dipungut/dibebaskan, dokumen apa yang harus kita siapkan apabila suatu saat ada pemeriksaan dari pihak KPP?

 
Perhitungan Bea Masuk - IMPORT DUTY CALCULATION Print E-mail

Import Duty (Bea Masuk) merupakan bagian yang paling critical yang perlu dipahami. Dari pengalaman saya selama ini, perhitungan dibagian Import Duty ini lah yang jarang orang ketahui.
Sebelum masuk ke Cara perhitungan Bea Masuk, perlu dipahami hal-hal penting berikut :
Purchase (FOB, C&F & CIF):
Silahkan baca artikel saya sebelumnya : Landing Cost, Purchase, dan Freight Cost Calculation. Pahami pengertian dan perbedaannya.
Insurance : Baca kembali article saya : Landing Cost (Sub: Insurance)
Harmonize System Code (biasa di singkat HS):
Harmonize System Code wajib anda pahami dan ketahui. Ingin saya upload di sini agar bisa anda download langsung dari sini, sayang file-nya masih berupa PDF yang sangat besar. Untuk sementara Harmonize System Code bisa anda temukan di Ditjend Bea dan Cukai Indonesia (DJBC). Harmonize System Code ini adalah kode untuk mengelompokkan jenis komoditi import yang nantinya akan menentukan tariff yang akan digunakan didalam penentuan Import Duty.

Okay… here we go..! masuk ke perhitungan :

Last Updated on Thursday, 21 October 2010 16:18
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam