Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,923.00 -213.00
EUR EUR 16,263.79 -289.66
GBPGBP18,532.57 -347.82
AUDAUD10,580.97 -112.03
SGDSGD10,405.95 -137.36
JPYJPY12,726.78 -143.53
KRWKRW12.95 -0.17
JPYHKD1,774.51 -26.66

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,923.00 -213.00       EUR  EUR 16,263.79 -289.66      GBP  GBP 18,532.57 -347.82      AUD  AUD 10,580.97 -112.03      SGD  SGD 10,405.95 -137.36      JPY  JPY 12,726.78 -143.53      KRW  KRW 12.95 -0.17     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday685
mod_vvisit_counterYesterday938
mod_vvisit_counterThis week685
mod_vvisit_counterLast week22223
mod_vvisit_counterThis month90907
mod_vvisit_counterLast month222280
mod_vvisit_counterAll days6905417


Designed by:
Pemungut PPh Pasal 22 (new) Print E-mail

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :

(Berlaku sejak 31 Agustus 2010)

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

3. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

 
PILIH TABUNGAN ATAU DEPOSITO? Print E-mail

Dikutip dari Tabloid NOVA No. 683/XIV

Pak Safir yang terhormat,

Saya ingin menanyakan apa saja keuntungan dan kelemahan dari Tabungan Bank (seperti Tahapan BCA atau Taplus BNI) dan Deposito? Lalu mana yang lebih baik untuk menyimpan uang kita: di deposito atau rekening tabungan biasa? Apakah besar kecilnya jumlah uang yang akan disimpan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

MF - Bekasi

 
Pajak import Print E-mail

Mungkin anda pernah mendapat paket dari luar negeri dengan pajak yang besar? Nilai paket 5 juta tapi kena pajak 3 juta?

Kemudian anda menuduh bahwa tukang pos telah memalak anda? Atau pihak bea cukai curang?

Eits..Tunggu dulu..jangan menyalahkan orang terlebih dahulu…mungkin anda belum tahu benar peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Berikut pengalaman dan pengetahuan saya tentang pajak dalam mengimport barang. Saya bukan orang yang ahli pajak, sehingga penjelasan berikut belum tentu benar 100%, namun diharapkan bisa membantu anda.  Sebaiknya anda bertanya ke konsultan pajak untuk penjelasan lebih lanjut.

Last Updated on Wednesday, 03 November 2010 07:59
 
Metode QQ Pada Faktur Pajak dihapus Print E-mail

Tanggal 29 Agustus yang lalu, Dirjen pajak telah menerbitkan SE-47/PJ./2008 Tentang Pencabutan Surat Edaran dan Surat Penegasan Tentang Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standart.

Dalam ‘pengantar’ SE tersebut disebutkan bahwa  Dalam rangka mendukung terciptanya ‘Good Governance’ , sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang ‘ruling’ dan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Membaca paragrap pembuka dalam SE tersebut, rasanya kita semua sangat setuju sekali (duhh.. inget ujian SD, Setuju, tidak setuju hihihi) dan mendukung upaya Dirjen Pajak agar  Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan selalu dikedepankan agar tercipta “Good Governance” .  Dengan adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum, tentu akan lebih mudah bagi kita, wajib pajak, menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hmmm.. tapi kapan yah bisa tercipta kondisi seperti ini…. rasanya seperti mimpi :D (eitt.. sorry saya jadi ngomentarin ‘kata pengantarnya’).

 
Pajak Usaha Furniture Print E-mail

Jakarta - Saya adalah pengusaha mebel skala kecil menengah dengan omset penjualan sekitar Rp 1 miliar per tahun. Saya menyampaikan PPh setiap tahunnya berdasarkan perhitungan laba rugi dan ketemu hitungan plus minus 4% dari laba.

Namun oleh petugas pajak saya dikenai dengan hitungan berdasarkan benchmark usaha furniture yang nilainya 9% dari Laba. Apakah memang penghitungan PPh harus berdasarkan benchmark yang besarnya berlainan setiap jenis usaha. Mohon penjelasan.

Last Updated on Monday, 01 November 2010 12:38
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam