Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,581.00 -0.08 %
EUR EUR 16,879.85 1.09 %
GBPGBP19,030.78 0.82 %
AUDAUD10,746.49 0.96 %
SGDSGD10,338.77 0.85 %
JPYJPY12,732.80 2.14 %
KRWKRW12.65 1.28 %
JPYHKD1,736.28 -0.11 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 9/KM.10/2018

Tanggal SK : 20 Februari 2018

Masa Berlaku :
21 Februari 2018 - 27 Februari 2018

USD  USD 13,581.00 -0.08 %       EUR  EUR 16,879.85 1.09 %      GBP  GBP 19,030.78 0.82 %      AUD  AUD 10,746.49 0.96 %      SGD  SGD 10,338.77 0.85 %      JPY  JPY 12,732.80 2.14 %      KRW  KRW 12.65 1.28 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday512
mod_vvisit_counterYesterday6223
mod_vvisit_counterThis week29506
mod_vvisit_counterLast week72851
mod_vvisit_counterThis month184132
mod_vvisit_counterLast month104075
mod_vvisit_counterAll days6311677


Designed by:
Kewajiban Pajak Sebagai Perwujudan Filsafat Nilai Print E-mail

Oleh Taufik Achmad, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bagian dari fitrah hidupnya, setiap manusia akan selalu berhadapan dengan berbagai pilihan hidup. Hal yang mendasari keputusan yang diambil  dalam menentukan pilihan dari berbagai pilihan hidup tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Menurut J Sudarminta, Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Filsafat STIF Driyarkara Jakarta, berdasarkan sistem nilai yang dimiliki dan dianut, kita memberi arah, tujuan dan makna pada diri dan keseluruhan hidup kita.

Selanjutnya J Sudarminta mengutip Max Scheler menjelaskan bahwa harus dibedakan antara pembawa nilai (manusia/masyarakat) dan nilai itu sendiri. Pembawa nilai sebagai pihak yang menghadirkan nilai adalah bersifat empiris dan dapat berubah-ubah, sedangkan nilai bersifat apriori yang artinya sudah ada dan diandaikan sebelum dialami serta bersifat tetap.

Last Updated on Saturday, 26 April 2014 22:10
 
Ini Rahasianya Terhindar Sanksi Pajak Print E-mail
Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Last Updated on Saturday, 22 June 2013 19:06
 
Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan Print E-mail

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dom inasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib p ajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Pengawasan yang dilakukan DJP, karenanya, lebih fokus pada wajib pajak besar ini. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan bagi DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMUKM ini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang terobosan yang dapat dilakukan DJP dalam me nangani UMKM.

 
Laporan Akuntan Publik untuk Pajak Print E-mail

Monday, 9 July 2012

Keterlibatan akuntan publik diperlukan untuk melakukan bimbingan kepada wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan diperlukan.

Sistem self assesment untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sangat rawan dengan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), jika laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak tidak benar. Pelaporan keuangan yang benar diasumsikan akan dapat tercapai jika akuntan publik mampu mengaudit semua laporan keuangan wajib pajak.

Masalahnya, tidak semua laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik telah memenuhi persyaratan standar laporan keuangan. Otoritas Bursa

Last Updated on Friday, 13 July 2012 17:53
 
PENDAPATAN TIDAK KENA PAJAK, Penghasilan Bebas Pajak Naik Per Agustus Print E-mail

Monday, 11 Juni 2012

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji pekerja akan menikmati kenaikan penghasilan bebas pajak dari Rp 15,8 juta per tahun menjadi Rp 24,3 juta per tahun pada Juli atau Agustus 2012. Saat ini pemerintah masih melakukan konsultasi dengan DPR untuk memuluskan rencana tersebut.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah sudah mulai berkonsultasi dengan dewan mengenai rencana untuk menggerek penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 24,3 juta per tahun. DPR sudah memberikan sinyal tidak keberatan atas usulan itu.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam