Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,856.00 -29.00
EUR EUR 17,323.94 76.13
GBPGBP19,469.42 258.68
AUDAUD10,657.85 6.12
SGDSGD10,825.63 18.05
JPYJPY13,288.31 -105.68
KRWKRW13.22 -0.04
JPYHKD1,893.27 -2.94

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,856.00 -29.00       EUR  EUR 17,323.94 76.13      GBP  GBP 19,469.42 258.68      AUD  AUD 10,657.85 6.12      SGD  SGD 10,825.63 18.05      JPY  JPY 13,288.31 -105.68      KRW  KRW 13.22 -0.04     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2514
mod_vvisit_counterYesterday4411
mod_vvisit_counterThis week22424
mod_vvisit_counterLast week9503
mod_vvisit_counterThis month61479
mod_vvisit_counterLast month121376
mod_vvisit_counterAll days7306943


Designed by:
AKASIA - PAJAK : Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak Print E-mail

Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan.

Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperolah informasi data perbankan. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan moral hazard bagi pihak Wajib Pajak perbankan untuk melakukan tax avoidance bahkan evasion.

Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan menjadi alat bagi Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak yang menyentuh informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan atau Deposito.

 
Pajak dalam Perspektif Islam Print E-mail

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد

Perbedaan antara dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “al-wazha-if” atau “al-kharraj“; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib“, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf as-sulthaniyah“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi :

  1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
  2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

 
Menentukan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Yang Baru Beroperasi menurut PP46 1% dari Omset Print E-mail

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku efektif pada bulan Juli 2013 pada awal kemunculannya membuat saya dan mungkin para wajib pajak yang lainnya kebingungan, terutama para wajib pajak yang baru mendirikan perusahaan setelah berlakunya PP tersebut.

Yang menjadi kebingungan saya adalah ketika WP yang baru mendirikan perusahaan, untuk kewajiban perpajakannya apakah mengacu pada PP 46 ini atau sesuai aturan yang berlaku umum?? dengan kata lain, apakah untuk perusahaan yang baru beroperasi untuk pelaporan pajak bulan - bulan awal menggunakan tarif 1% dari omset atau setor dan lapor spt pph pasal 25??

Kebingungan saya tersebut terjawab dengan keluarnya Surat Edaran dari Dirjen Pajak yaitu SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Adapun penjelasan dalam SE 32 tahun 2014 tersebut yang memberikan pencerahan buat saya adalah sebagai berikut :

 
Bayar pajak? Cukup klik aja! Print E-mail

Burhan berkali-kali melihat jam tangannya. Sudah lebih dari setengah jam dia mengantri membayar pajak di sebuah bank milik pemerintah. Terbayang di benaknya, pekerjaan lainnya yang masih menumpuk di kantornya yang menjerit minta diselesaikan karena jatuh temponya makin dekat. Belum lagi perjalanan dari kantor ke bank yang harus melewati beberapa titik kemacatan lalu lintas. Kegelisahan ini juga dialami oleh Burhan-Burhan yang lain di luar sana.

Tanggal sepuluh  adalah batas akhir pembayaran pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Celakanya, sebagian besar Wajib Pajak melakukan pembayaran di tanggal tersebut. Wajar saja jika di bank-bank persepsi terdapat antrian yang mengular untuk membayar pajak. Jika sampai terlambat, maka sanksi keterlambatan pembayaran pun siap menghadang.

Kini, Cukup Klik Aja!

Rupanya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memahami kegundahan para Wajib Pajak di atas. Guna memudahkan pembayaran, maka DJP mengeluarkan program layanan anyarnya, yaitu e-billing system.

E-billing system sebenarnya sudah lama diterapkan di bidang perbankan

 
Suami-Isteri Beda NPWP, Awas Kena Pajak Berlipat Print E-mail

“Ini seperti jebakan batman,” keluhnya.

Pria paruh baya berpenampilan necis itu, sebut saja namanya Rico, mulai mengeluarkan keluh-kesahnya. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dia dan isterinya telah dipotong pajak oleh perusahaan tempat kerja mereka.

Dia menunjukkan formulir 1721-A1 sebagai bukti atas penghasilannya dan isteri telah dipotong pajak. Namun karena sang isteri punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, akhirnya perhitungan pajaknya menjadi kurang bayar, akibat pengenaan tarif pajak progresif.

Kok Bisa?

“Kenapa isteri saya dihimbau untuk ber-NPWP, kalau kayak gini akhirnya?” protesnya lagi.

Ya, bisa saja masalah di atas terjadi. Bisa karena ketidaktahuan Wajib Pajak atas sebuah konsekuensi perpajakan, saat isteri memutuskan memiliki NPWP sendiri, terpisah dari NPWP suami misalnya. Atau karena kurangnya sosialisasi petugas pajak dalam penerapan sebuah aturan terbaru.

Keluarga Sebagai Kesatuan Ekonomi

Sebenarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sendiri telah mengatur secara jelas bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Penjelasan Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan: penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga ( dalam hal ini suami).

Maksudnya, penghasilan dan kerugian isteri akan dianggap sebagai

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam