Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,391.00 -0.40 %
EUR EUR 16,152.84 -0.24 %
GBPGBP18,224.07 -0.05 %
AUDAUD10,553.24 -0.03 %
SGDSGD10,072.97 -0.50 %
JPYJPY12,016.87 0.77 %
KRWKRW12.54 -0.79 %
JPYHKD1,711.80 -0.46 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 4/KM.10/2018

Tanggal SK : 16 Januari 2018

Masa Berlaku :
17 Januari 2018 - 23 Januari 2018

USD  USD 13,391.00 -0.40 %       EUR  EUR 16,152.84 -0.24 %      GBP  GBP 18,224.07 -0.05 %      AUD  AUD 10,553.24 -0.03 %      SGD  SGD 10,072.97 -0.50 %      JPY  JPY 12,016.87 0.77 %      KRW  KRW 12.54 -0.79 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1469
mod_vvisit_counterYesterday1535
mod_vvisit_counterThis week1469
mod_vvisit_counterLast week9401
mod_vvisit_counterThis month73117
mod_vvisit_counterLast month142578
mod_vvisit_counterAll days6096587


Designed by:
AKASIA - PAJAK : Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak Print E-mail

Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan.

Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperolah informasi data perbankan. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan moral hazard bagi pihak Wajib Pajak perbankan untuk melakukan tax avoidance bahkan evasion.

Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan menjadi alat bagi Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak yang menyentuh informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan atau Deposito.

 
Pelajari dan Pahami Sebelum memilih Terpisah Print E-mail

LATAR BELAKANG
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang memegang peran sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi budgetair dari pajak memang menjadi salah satu hal utama yang menjadi tujuan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam makalah ini akan disebut PPh. Wajib Pajak PPh di Indonesia saat ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Laporan Tahunan (annual report) Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, dari kurang lebih 28 juta Wajib Pajak terdaftar, 89,66% diantaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan diperkirakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.


Mengenai sistem pemungutannya, pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan self assessment system, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terjadi kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab atas kesalahan penerapan peraturan yang ia perbuat. Dikarenakan sistem pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan self assessment system, maka setiap Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
 
Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Print E-mail

Meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary) merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Namun demikian, kondisi kepatuhan di Indonesia saat ini sayangnya masih kurang menggembirakan terutama jika menggunakan angka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai indikator. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP Tahun 2012, dari sebanyak 17,66 juta Wajib Pajak (WP) yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2012, hanya sebanyak 9,48 juta WP yang menyampaikan SPT-nya. Secara persentase, angka ini setara dengan 53,70 persen.

Upaya DJP untuk meningkakan kepatuhan telah dan senantiasa terus dilakukan dengan mengacu kepada empat pilar perpajakan Indonesia yaitu Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan (termasuk penyidikan) dan Penagihan. Kebijakan terkini yang sedang dijalankan adalah dengan mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Sementara itu, wacana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih terus dikaji dan dibahas secara intensif termasuk dengan pihak legislatif.

Disamping melakukan upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas, masih terdapat ruang untuk melakukan upaya inovatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya adalah melalui penerapan ilmu ekonomi perilaku (behavioural economics) dalam kegiatan peningkatan kepatuhan, khususnya dengan cara mempengaruhi individu (WP) di dalam pengambilan keputusan. Penerapan ilmu ekonomi perilaku telah mengalami perkembangan yang cukup pesat tidak hanya di negara-negara maju (seperti Amerika Serikat, Inggris, Canada dan Australia) tetapi juga di beberapa negara lainnya (seperti Argentina, Peru, Mexico, dan Chile).

Tulisan ini mencoba mengulas secara singkat mengenai perkembangan penerapan ilmu

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 20:11
 
Dapatkah Warisan dikenakan Pajak? Print E-mail

Tanpa harus usaha keras, tiba-tiba Anda dapat bagian warisan dari orang tua Anda, bahagia luar biasa pastinya.  Tapi jangan terburu senang dulu, pastikan apakah atas tambahan penghasilan Anda masih terhutang pajak atau tidak.

Karena dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Tahun 1983, menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas. Apa maksudnya? Yaitu pajak akan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Nah, pada prinsipnya penghasilan yang diterima ahli waris itu seharusnya merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga ketika Anda mendapat tambahan penghasilan dari warisan, berarti di saat yang sama harus membayar pajak juga, begitukah?

Coba kita tengok Pasal

 
#PRAYFORJAKARTA Print E-mail

#PRAYFORJAKARTA

Last Updated on Thursday, 14 January 2016 14:00
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam