Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,923.00 -213.00
EUR EUR 16,263.79 -289.66
GBPGBP18,532.57 -347.82
AUDAUD10,580.97 -112.03
SGDSGD10,405.95 -137.36
JPYJPY12,726.78 -143.53
KRWKRW12.95 -0.17
JPYHKD1,774.51 -26.66

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,923.00 -213.00       EUR  EUR 16,263.79 -289.66      GBP  GBP 18,532.57 -347.82      AUD  AUD 10,580.97 -112.03      SGD  SGD 10,405.95 -137.36      JPY  JPY 12,726.78 -143.53      KRW  KRW 12.95 -0.17     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday671
mod_vvisit_counterYesterday938
mod_vvisit_counterThis week671
mod_vvisit_counterLast week22223
mod_vvisit_counterThis month90893
mod_vvisit_counterLast month222280
mod_vvisit_counterAll days6905403


Designed by:
Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV di Tahun Penegakan Pajak 2016 Print E-mail

SEORANG sahabat lama menanyakan kepada saya mengenai aspek perpajakan pada badan usaha berbentuk CV atau persekutuan komanditer, kemudian saya menjanjikan kepadanya bahwa saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui tulisan yang akan saya posting di blog saya. Tulisan ini membayar janji tersebut, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di benak sahabat saya tersebut, dan tentu saja semoga tulisan ini membawa manfaat kepada Anda, para pembaca sekalian.

Pengertian CV

Menurut Wikipedia, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Oleh karena itu di dalam CV dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam/pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak menentukan arah kebijakan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut.

CV didirikan dengan menggunakan akta yang ditandatangani notaris, namun CV bukanlah entitas yang terpisah dari pemiliknya seperti layaknya PT. Perbedaan utama antara CV dengan PT adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

  1. PT merupakan badan hukum, sedangkan CV bukan badan hukum, hanya badan usaha biasa.
  2. Kepemilikan PT terbagi-bagi atas saham sebagai penyertaan modal, sedangkan CV tidak
  3. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya/pemegang saham karena antara PT dan pemiliknya merupakan entitas yang terpisah, sedangkan CV tidak. Kekayaan CV merupakan kekayaan pemiliknya, tidak ada batasan antara kekayaan CV dan kekayaan pribadi sekutunya/pemiliknya
  4. CV tidak terikat ketentuan adanya modal minimal sebagaimana PT

CV di Mata Undang-undang Pajak

Berbicara mengenai CV maupun PT dalam kacamata Undang-undang Pajak, kita

 
Pelajari dan Pahami Sebelum memilih Terpisah Print E-mail

LATAR BELAKANG
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang memegang peran sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi budgetair dari pajak memang menjadi salah satu hal utama yang menjadi tujuan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam makalah ini akan disebut PPh. Wajib Pajak PPh di Indonesia saat ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Laporan Tahunan (annual report) Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, dari kurang lebih 28 juta Wajib Pajak terdaftar, 89,66% diantaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan diperkirakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.


Mengenai sistem pemungutannya, pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan self assessment system, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terjadi kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab atas kesalahan penerapan peraturan yang ia perbuat. Dikarenakan sistem pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan self assessment system, maka setiap Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
 
#PRAYFORJAKARTA Print E-mail

#PRAYFORJAKARTA

Last Updated on Thursday, 14 January 2016 14:00
 
Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Print E-mail

Meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary) merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Namun demikian, kondisi kepatuhan di Indonesia saat ini sayangnya masih kurang menggembirakan terutama jika menggunakan angka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai indikator. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP Tahun 2012, dari sebanyak 17,66 juta Wajib Pajak (WP) yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2012, hanya sebanyak 9,48 juta WP yang menyampaikan SPT-nya. Secara persentase, angka ini setara dengan 53,70 persen.

Upaya DJP untuk meningkakan kepatuhan telah dan senantiasa terus dilakukan dengan mengacu kepada empat pilar perpajakan Indonesia yaitu Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan (termasuk penyidikan) dan Penagihan. Kebijakan terkini yang sedang dijalankan adalah dengan mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Sementara itu, wacana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih terus dikaji dan dibahas secara intensif termasuk dengan pihak legislatif.

Disamping melakukan upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas, masih terdapat ruang untuk melakukan upaya inovatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya adalah melalui penerapan ilmu ekonomi perilaku (behavioural economics) dalam kegiatan peningkatan kepatuhan, khususnya dengan cara mempengaruhi individu (WP) di dalam pengambilan keputusan. Penerapan ilmu ekonomi perilaku telah mengalami perkembangan yang cukup pesat tidak hanya di negara-negara maju (seperti Amerika Serikat, Inggris, Canada dan Australia) tetapi juga di beberapa negara lainnya (seperti Argentina, Peru, Mexico, dan Chile).

Tulisan ini mencoba mengulas secara singkat mengenai perkembangan penerapan ilmu

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 20:11
 
Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali Print E-mail

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

KEBERATAN
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Last Updated on Monday, 11 January 2016 13:58
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam