Home Business News

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,537.00 -0.05 %
EUR EUR 15,740.55 -0.05 %
GBPGBP17,799.26 -0.03 %
AUDAUD10,372.05 -0.13 %
SGDSGD9,943.59 0.04 %
JPYJPY11,905.47 0.32 %
KRWKRW12.13 0.00 %
JPYHKD1,735.20 -0.05 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 45/KM.10/2017

Tanggal SK : 14 November 2017

Masa Berlaku :
15 November 2017 - 21 November 2017

USD  USD 13,537.00 -0.05 %       EUR  EUR 15,740.55 -0.05 %      GBP  GBP 17,799.26 -0.03 %      AUD  AUD 10,372.05 -0.13 %      SGD  SGD 9,943.59 0.04 %      JPY  JPY 11,905.47 0.32 %      KRW  KRW 12.13 0.00 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1738
mod_vvisit_counterYesterday6136
mod_vvisit_counterThis week1738
mod_vvisit_counterLast week34674
mod_vvisit_counterThis month65467
mod_vvisit_counterLast month110908
mod_vvisit_counterAll days5764731


Designed by:
Berita
Aturan SKB Tax Amnesty / Pengampunan Pajak PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 17 November 2017 11:07

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrTHcV0eNa4w4BODSSRWjAUJc_ABEH085geuKd6J0lH-g5mhOC"SKB seharusnya tidak perlu karena dengan SPH (Surat Penyertaan Harta) yang dulu diterbitkan di tax amnesty itu sudah memadai. Secara peraturan perundang-undangan itu sudah diterima sebagai deklarasi bahwa harta tersebut adalah atas nama dari wajib pajaknya," kata Sri di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (15/11/2017).

Fasilitas Amnesti Pajak yang diberikan oleh Pemerintah seakan memberikan daya tarik tersendiri bagi kalangan Wajib Pajak untuk memanfaatkan program ini. Namun demikian,  untuk mendapatkan fasilitas Amnesti Pajak tentunya terdapat syarat dan ketentuan yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) apabila harta tersebut belum dibaliknamakan oleh Wajib Pajak. Untuk dapat memperoleh fasilitas ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dengan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Berikut ini ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan SKB dalam rangka memperoleh fasilitas pembebasan PPh.

Last Updated on Friday, 17 November 2017 14:17
 
CARA MUDAH MEMBUAT LAPORAN TRANSFER PRICING DOCUMENT Sesuai PMK 213/2016 Dan OECD TP Guidelines 2017 PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 17 November 2017 03:51

Last Updated on Friday, 17 November 2017 14:25
 
Pelaporan E-Filing E-SPT yang sangat mudah PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 02 November 2017 07:20

Apa yang dimaksud dengan e-Filing?

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://efiling.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Apa syarat utama agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing?
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN).

 

Download e-SPT full patch:

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 07:31
 
PPN 10% Hasil Pertanian untuk Petani Tebu PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 03 August 2017 15:50

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pagi hari ini mendatangi kantor pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

Mereka datang ke kantor DJP untuk membahas soal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% untuk komoditas pertanian dan perkebunan, termasuk gula. Pengenaan PPN 10% merupakan hasil dari keputusan Makhamah Agung (MA).

Pertemuan yang dilakukan antara APTRI dengan pihak Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dilakukan secara tertutup di lantai 5 Gedung Marie Muhammad sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

 
Pemerintah Revisi Saldo Minimal Rekening Wajib Lapor dari Rp 200 Jt Menjadi Rp 1 M PDF Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 14 June 2017 13:49

Setelah menuai kontroversi, akhirnya pemerintah merevisi batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada otoritas pajak menjadi Rp 1 miliar.

Sebelumnya, dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah mewajibkan batasan minimal saldo wajib lapor tersebut sebesar Rp 200 juta.

"Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu).

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 51
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam