bsc-taxconsulting

(Perihal Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007)

A. Pengantar

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan/membatalkan sanksi administrasi atau ketetapan pajak yang tidak benar melalui kuasa Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Mekanisme pelaksanaan dari permohonan pengurangan pajak ini mirip dengan mekanisme permohonan keberatan pajak, namun keduanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain meliputi :

1. Jangka Waktu Pengajuan
2. Jangka waktu penyelesaian
3. Jenis Ketetapan Pajak yang diajukan permohonan
4. Materi yang diajukan keberatan VS Materi yang diajukan permohonan pengurangan/pembatalan
5. tindak lanjut setelah proses keberatan atau pengurangan/pembatalan pajak

namun dalam hal ini kita akan membahas  mengulas mengenai ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP berikut peraturan lainya yang terkait dengan pasal tersebut.

B. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2007 pada tanggal 1 Januari 2008 terdapat penambahan ketentuan perihal permohonan pengurangan/pembatalan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang meliputi jangka waktu penyelesaian, jenis permohonan dan berapakali permohonan tersebut dapat diajukan. Jenis Permohonan pengurangan/pembatalan pajak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 36 Ayat (1) sebagai berikut :

”Pasal 36
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

Pelaksanaan dari pasal tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan .

Secara umum persyaratan formal untuk mengajukan keempat jenis permohonan ini adalah sama yaitu antara lain :

1. Satu surat permohonan untuk satu ketetapan pajak (Pasal 3 dan 5 PMK No : 21/PMK.03/2008);
2. Diajukan secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang mewakili, atau Kuasa Wajib Pajak dengan dilampiri surat kuasa khusus (Pasal 32 UU No.28 Tahun 2007 KUP).

Apabila ditelaah lebih lanjut terdapat beberapa kekhususan tersendiri diantara keempat jenis permohonan tersebut yaitu :

B.1. Permohonan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) a perihal Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bertujuan untuk mengurangkan atau menghapuskan denda (bunga, denda dan kenaikan) yang mana atas pokok pajak-nya itu sendiri Wajib Pajak tidak keberatan atau dengan kata lain Wajib Pajak setuju atas hasil koreksi fiskal dari pemeriksa pajak, namun menghendaki mendapatkan keringanan atas sanksi yang diberikan. Dengan demikian atas permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf a ini disyaratkan kondisi sebagai berikut :

1. Tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) huruf a, PMK. No.21/PMK.03/2008)

contohnya : Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak atas suatu ketetapan pajak setelah diproses oleh kantor pajak ternyata hasilnya semua permohonan ditolak dan Kantor Pajak menerbitkan SK penolakan, kemudian atas ketetapan yang sama oleh WP diajukan kembali memakai Pasal 36 Ayat (1) a untuk mendapat pengurangan sanksi, hal ini tidak diperbolehkan.

2. Wajib Pajak telah melunasi (pokok) pajak yang terutang (sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d, PMK. No.21/PMK.03/2008)

3. Diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4) UU No.28 Tahun 2007 (sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) huruf c, PMK. No.21/PMK.03/2008)

Contoh : WP mengajukan permohanan keberatan untuk suatu ketetapan pajak, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat formal, katakan permohonan keberatan yang diajukan telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal ketetapan pajak dikirim, permohonan tersebut oleh kantor pajak dianggap tidak dapat dipertimbangkan (ditolak secara formal tanpa diproses, sehingga tidak ada SK nya), maka atas ketetapan pajak tersebut masih dapat diajukan permohonan pengurangan sanksi sebagaimana dimaksudkan Pasal 36 Ayat (1) ini.

4. Suatu ketetapan pajak diajukan keberatan tapi sudah dicabut kembali oleh Wajib Pajak boleh diajukan kembali menggunakan Pasal 36 (1) a (sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) huruf b, PMK. No.21/PMK.03/2008). Pencabutan permohonan keberatan diperbolehkan sepanjang WP belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dari Penelaah Keberatan sebagai bagian dari prosedur penanganan proses keberatan. (sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007).

Semua kondisi tersebut diatas merupakan persyaratan awal/administratif atau sering disebut sebagai persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak agar permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi adminstrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat diproses oleh kantor pajak. Apabila persyaratan formal telah terpenuhi maka permohonan akan diproses, selanjutnya agar permohonan tersebut dapat dikabulkan maka materi/subtansi dari permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan material yang disyaratkan oleh Pasal 36 Ayat (1) a berikut penjelasannya yaitu : ”… karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Pengertian karena Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
berdasarkan penjelasan 36 Ayat (1) a yang dimaksud karena Kekhilapan Wajib Pajak, yaitu WP berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan. Sehingga secara logika peristiwa khilaf tersebut tidak akan terjadi berulang-ulang. apabila kejadian khilaf ini terjadi berulang-ulang sedangkan dari kantor pajak telah memberikan teguran baik secara persuasif melalui petugasnya, maupun melalui tindakan pembinaan dengan dikeluarkannya suatu ketetapan pajak, petugas Penelaah Keberatan akan sulit menerima kejadian tersebut mengandung unsur khilaf, sehingga konsekwensinya permohonan pengurangan sanksi akan ditolak.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ”..bukan karena kesalahannya..” yaitu apabila ketetapan pajak yang terbitkan ternyata keliru disebabkan ketidaktelitian petugas pajak dalam memverifikasi kewajiban perpajakan dari WP yang bersangkutan, sehingga membebani WP yang tidak bersalah.

Ketetapan pajak yang dapat diajukan untuk mendapat pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan. No.21/PMK.03/2008 tanggal 02 Februari 2008 adalah :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Ketentuan penting lainnya sehubungan dengan permohonan ini adalah

1. Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali (berdasarkan Pasal 36 (1a) UU No. 28 Tahun 2007 KUP);
2. Jangka waktu penyelesaian untuk permohonan tahun pajak 2008 keatas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana diterima (berdasarkan Pasal 36 (1c) UU No. 28 Tahun 2007 KUP) dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. No.21/PMK.03/2008 tanggal 02 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (1) UU KUP 2007 jo Pasal 36 (1) PP 80/2007 permohonan Pasal 36 (1) huruf a, b, dan c penyelesaiannya berdasarkan tahun pajak yaitu tahun pajak 2001 s.d. 2007 jangka waktu penyelesaian 12 (dua belas) bulan, dan diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak; perlu kita perhatikan disini syarat jangka waktu pengajuan yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan masih berlaku.

Demikian artikel ini kiranya dapat bermanfaat bagi yang siapa saja yang berminat atau berkaitan dengan bidang perpajakan, untuk pembahasan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan, lain kali menyusul….

Daftar peraturan perpajakan terkait dengan proses pengajuan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
3. PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 Tanggal 06 Februari 2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 Tanggal 06 Februari 2008 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
7. SE-02/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Sumber : http://dahusna.wordpress.com/2009/06/19/tips-mengajukan-permohonan-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-pajak/