bsc-taxconsulting

JAKARTA. Harapan karyawan berpenghasilan rendah untuk menikmati kenaikan penghasilan tampaknya harus ditunda dulu tahun ini. Sebab, kantor pajak pesimistis aturan baru kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bisa jalan pada tahun ini.

Seperti kita tahu, pemerintah menjanjikan untuk menaikkan batas penghasilan bebas pajak dari Rp 15,8 juta setahun menjadi Rp 24,3 juta. Kebijakan ini molor lantaran pemerintah tak kunjung menyelesaikan konsultasi rencana kebijakan ini kepada DPR.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menjelaskan, untuk menerapkan kenaikan PTKP, instansinya harus melakukan perubahan sistem dan formulir yang dibagikan kepada setiap perusahaan. Nah, karena pijakan kebijakan belum ada, maka urusan administrasi belum dilakukan.

Friday, 13 July 2012

Pajak menjadi salah satu faktor biaya yang harus dipikirkan para calon pembeli kendaraan.

Membeli mobil atau kendaraan tak bisa lepas dari kewajiban membayar pajak. Meskipun terkesan sudah mafhum, belum tentu semua orang paham pajak apa saja yang harus dibayar sebelum mulai berkendara. Berikut detail pajak apa saja yang bakal menjadi kewajiban baru Anda sebagai pemilik kendaraan.

Punya mobil di Singapura tak semudah di Indonesia. Di sana, Anda harus merogoh kocek dan menyiapkan duit minimal S$ 86.889 (setara Rp 644,15 juta dengan kurs Rp 7.413 per dollar Singapura), hanya untuk memperoleh lisensi alias hak untuk memiliki mobil selama 10 tahun.

Monday, 9 July 2012

Keterlibatan akuntan publik diperlukan untuk melakukan bimbingan kepada wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan diperlukan.

Sistem self assesment untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sangat rawan dengan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), jika laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak tidak benar. Pelaporan keuangan yang benar diasumsikan akan dapat tercapai jika akuntan publik mampu mengaudit semua laporan keuangan wajib pajak.

Masalahnya, tidak semua laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik telah memenuhi persyaratan standar laporan keuangan. Otoritas Bursa

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dom inasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib p ajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Pengawasan yang dilakukan DJP, karenanya, lebih fokus pada wajib pajak besar ini. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan bagi DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMUKM ini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang terobosan yang dapat dilakukan DJP dalam me nangani UMKM.