Home Article Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan

Kurs Pajak

Negara Mata UangNilai (Rp.)
USDUSD
EUREUR
GBPGBP
AUDAUD
SGDSGD
JPYJPY
KRWKRW
MYRMYR
JPYHKD

Masa Berlaku :

Kep. MenKeu No. :

USD  USD       EUR  EUR      GBP  GBP      AUD  AUD      SGD  SGD      JPY  JPY      MYR  MYR      KRW  KRW     

Chat

Support-1:
Support-2:
Support-3:

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1385
mod_vvisit_counterYesterday1740
mod_vvisit_counterThis week5644
mod_vvisit_counterLast week4930
mod_vvisit_counterThis month17978
mod_vvisit_counterLast month6242
mod_vvisit_counterAll days613698


Designed by:
Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan PDF Print E-mail
Written by Bagongktrator   
Friday, 15 October 2010 16:45

Sebagaimana telah banyak diberitakan bahwa Dirjen Pajak akan memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sebesar Rp 100.000,00 yang diberikan kepada Orang Pribadi yang memasukkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 paling lambat 31 Desember 2009. Timbul pertanyaan adalah bagaimana tata cara penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak dapat menggunakan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan secara jabatan.

Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan  kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Tata Cara Penghapusan Sanksi Terlambat Lapor

Kewenangan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan penghapusan sanksi termbat lapor  SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap usul penghapusan sanksi tersebut dan jika memenuhi syarat akan diterbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi terlambat lapor.

sumber : http://www.klinik-pajak.com/penghapusan-sanksi-telat-lapor-spt-tahunan.html

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

 

Article - Konsultan Pajak, Semarang | indonesia tax consulting - Konsultan Pajak, Semarang | indonesia tax consulting Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: Berpengalaman menangani aspek perpajakan, system pelaporan pembukuan, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Ditjen Pajak Harus Terpisah dari Kemenkeu      CPO Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai      Dua UU perpajakan diuji materi ke MK      Pelayanan Pajak Itu Baik Ya...      Kewajiban Pajak Sebagai Perwujudan Filsafat Nilai     
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Peraturan Terbaru

  • Berita