Home Article Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,518.00 0.01 %
EUR EUR 16,048.57 0.18 %
GBPGBP18,175.22 1.07 %
AUDAUD10,259.08 -0.22 %
SGDSGD10,034.74 0.07 %
JPYJPY12,052.43 -0.49 %
KRWKRW12.47 0.40 %
JPYHKD1,730.88 0.02 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 48/KM.10/2017

Tanggal SK : 05 Desember 2017

Masa Berlaku :
06 Desember 2017 - 12 Desember 2017

USD  USD 13,518.00 0.01 %       EUR  EUR 16,048.57 0.18 %      GBP  GBP 18,175.22 1.07 %      AUD  AUD 10,259.08 -0.22 %      SGD  SGD 10,034.74 0.07 %      JPY  JPY 12,052.43 -0.49 %      KRW  KRW 12.47 0.40 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday465
mod_vvisit_counterYesterday6594
mod_vvisit_counterThis week465
mod_vvisit_counterLast week34711
mod_vvisit_counterThis month47361
mod_vvisit_counterLast month181628
mod_vvisit_counterAll days5928253


Designed by:
Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 15 October 2010 16:45

Sebagaimana telah banyak diberitakan bahwa Dirjen Pajak akan memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sebesar Rp 100.000,00 yang diberikan kepada Orang Pribadi yang memasukkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 paling lambat 31 Desember 2009. Timbul pertanyaan adalah bagaimana tata cara penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak dapat menggunakan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan secara jabatan.

Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan  kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Tata Cara Penghapusan Sanksi Terlambat Lapor

Kewenangan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan penghapusan sanksi termbat lapor  SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap usul penghapusan sanksi tersebut dan jika memenuhi syarat akan diterbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi terlambat lapor.

sumber : http://www.klinik-pajak.com/penghapusan-sanksi-telat-lapor-spt-tahunan.html

 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam