Home Article Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,658.00 -1.17 %
EUR EUR 15,260.90 1.56 %
GBPGBP19,818.49 0.37 %
AUDAUD9,714.21 -0.32 %
SGDSGD9,710.73 0.30 %
JPYJPY11,718.16 1.47 %
KRWKRW11.32 -1.39 %
JPYHKD1,752.67 -1.20 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 8/KM.10/2016

Tanggal SK : 09 Februari 2016

Masa Berlaku :
10 Februari 2016 - 16 Februari 2016

USD  USD 13,658.00 -1.17 %       EUR  EUR 15,260.90 1.56 %      GBP  GBP 19,818.49 0.37 %      AUD  AUD 9,714.21 -0.32 %      SGD  SGD 9,710.73 0.30 %      JPY  JPY 11,718.16 1.47 %      KRW  KRW 11.32 -1.39 %     

Chat

Support-1:
Support-2:

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3581
mod_vvisit_counterYesterday1000
mod_vvisit_counterThis week5997
mod_vvisit_counterLast week5470
mod_vvisit_counterThis month11467
mod_vvisit_counterLast month176754
mod_vvisit_counterAll days2532343


Designed by:
Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 15 October 2010 16:45

Sebagaimana telah banyak diberitakan bahwa Dirjen Pajak akan memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sebesar Rp 100.000,00 yang diberikan kepada Orang Pribadi yang memasukkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 paling lambat 31 Desember 2009. Timbul pertanyaan adalah bagaimana tata cara penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak dapat menggunakan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan secara jabatan.

Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan  kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Tata Cara Penghapusan Sanksi Terlambat Lapor

Kewenangan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan penghapusan sanksi termbat lapor  SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap usul penghapusan sanksi tersebut dan jika memenuhi syarat akan diterbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi terlambat lapor.

sumber : http://www.klinik-pajak.com/penghapusan-sanksi-telat-lapor-spt-tahunan.html

 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Article - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Langkah-Langkah Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi (PPh21)      Lapor SPT Tahunan Online - Update 2016      Menentukan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Yang Baru Beroperasi menurut PP46 1% dari Omset      Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV di Tahun Penegakan Pajak 2016      Pelajari dan Pahami Sebelum memilih Terpisah