Home Article Pelajari dan Pahami Sebelum memilih Terpisah

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,518.00 0.01 %
EUR EUR 16,048.57 0.18 %
GBPGBP18,175.22 1.07 %
AUDAUD10,259.08 -0.22 %
SGDSGD10,034.74 0.07 %
JPYJPY12,052.43 -0.49 %
KRWKRW12.47 0.40 %
JPYHKD1,730.88 0.02 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 48/KM.10/2017

Tanggal SK : 05 Desember 2017

Masa Berlaku :
06 Desember 2017 - 12 Desember 2017

USD  USD 13,518.00 0.01 %       EUR  EUR 16,048.57 0.18 %      GBP  GBP 18,175.22 1.07 %      AUD  AUD 10,259.08 -0.22 %      SGD  SGD 10,034.74 0.07 %      JPY  JPY 12,052.43 -0.49 %      KRW  KRW 12.47 0.40 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday427
mod_vvisit_counterYesterday6594
mod_vvisit_counterThis week427
mod_vvisit_counterLast week34711
mod_vvisit_counterThis month47323
mod_vvisit_counterLast month181628
mod_vvisit_counterAll days5928215


Designed by:
Pelajari dan Pahami Sebelum memilih Terpisah PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 04 February 2016 15:07

LATAR BELAKANG
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang memegang peran sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi budgetair dari pajak memang menjadi salah satu hal utama yang menjadi tujuan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam makalah ini akan disebut PPh. Wajib Pajak PPh di Indonesia saat ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Laporan Tahunan (annual report) Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, dari kurang lebih 28 juta Wajib Pajak terdaftar, 89,66% diantaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan diperkirakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.


Mengenai sistem pemungutannya, pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan self assessment system, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terjadi kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab atas kesalahan penerapan peraturan yang ia perbuat. Dikarenakan sistem pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan self assessment system, maka setiap Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam prakteknya, masih terdapat banyak Wajib Pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan, bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan. Keadaan ini lah yang mendorong aparatur perpajakan untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai tata cara penerapan peraturan perpajakan. Terutama saat tahun pembinaan pajak 2015 ini.

Salah satu yang ingin Penulis bahas dalam makalah ini adalah mengenai penghitungan PPh terutang untuk Wajib Pajak wanita kawin yang yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Adapun peraturan yang mendasari topik yang Penulis angkat tersebut adalah Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 8 menyebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan suami-isteri yang melakukan perjanjian pisah harta (PH) atau yang dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan meningkat. Pada ayat 4 peraturan pemerintah ini, menyebutkan bahwa wanita kawin tersebut apabila ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Posisi wanita kawin yang memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka ia harus menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan cara perbandingan penghasilan neto suami-isteri, dan harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas namanya sendiri. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 juga dijelaskan bahwa penghitungan PPh terutang dengan cara perbandingan penghasilan neto tersebut berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang memperoleh penghasilan semata-mata dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21.
Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan Penulis untuk mengangkat topik ini adalah, fakta dilapangan yang Penulis alami melalui kegiatan pengabdian masyarakat IYTC (Indonesian Young Tax Community), di lingkungan Universitas Indonesia dan di KPP Pratama Depok. Penulis sebagai salah satu konsultan menghadapi berbagai macam Wajib Pajak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa Wajib Pajak yang penulis tangani adalah wanita kawin yang status kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami, namun Wajib Pajak tersebut tidak mengetahui bahwa kewajiban perpajakannya dapat digabung dengan suami. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan masih belum merata. Walaupun rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak sudah lumayan tinggi.

Oleh karena itu, pada makalah ini penulis ingin mengangkat topik status kewajiban perpajakan suami-isteri memilih terpisah (MT). Karena fakta di lapangan, banyak sekali kondisi seperti ini yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Semoga dengan ditulisnya makalah ini, pengetahuan dan partisipasi Wajib Pajak dapat meningkat.

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 yang selanjutnya dalam makalah ini disebut PER-19, mengatur mengenai bentuk formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Bentuk SPT Tahunan yang dipergunakan oleh WP Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan pada tahun pajak 2014 mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam PER-19. Salah satunya yaitu pada SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014, terdapat kolom yang menyatakan “status kewajiban perpajakan suami-isteri”. Terdapat kolom KK, HB, PH, dan MT. Penjelasan mengenai status kewajiban perpajakan tersebut dapat dilihat dibawah ini :
  1. Status perpajakan KK (Kepala Keluarga) -> kewajiban perpajakan suami-isteri digabung, isteri dapat menggunakan NPWP suami sebagai sarana perpajakannya.
  2. Status perpajakan HB (Hidup Berpisah) -> Wajib Pajak yang memiliki status perpajakan HB dikenai pajak secara terpisah, karena suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan Hakim.
  3. Status perpajakan PH (Pisah Harta) -> penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
  4. Status perpajakan MT (Memilih Terpisah) -> penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Pada SPT tahunan tahun pajak 2014 juga terdapat lampiran baru, yaitu lembar penghitungan PPh terutang bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri PH atau MT. Tentu Ditjen pajak harus memfokuskan pembinaan terhadap WP pada tahun 2014-2015, agar pada tahun penegakan hukum perpajakan tahun 2016, mempermudah Ditjen Pajak untuk melakukan controlling terhadap kepatuhan WP.

Hal yang Penulis fokuskan dalam pembahasan ini adalah mengenai status kewajiban perpajakan suami-isteri yang Memilih Terpisah (MT). Implikasinya terhadap perlakuan perpajakannya adalah suami-isteri dikenai pajak secara terpisah. Yaitu dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri, dan besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung secara proporsional (perbandingan penghasilan neto masing-masing).

Peraturan mengenai status kewajiban perpajakan suami-isteri ini diatur sejak 2008 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 (UU No.36 Tahun 2008) dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010. Namun faktanya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Dalam SPT tahunan WP Orang Pribadi pun, baru muncul pada SPT tahunan tahun pajak 2014. Sedangkan tahun pajak sebelumnya, tidak terdapat kolom mengenai status kewajiban perpajakan suami-isteri pada SPT 1770 dan 1770 S. Untuk SPT tahun 2014, Wajib Pajak yang kawin harus mengisi kolom status kewajiban perpajakan tersebut. Hal ini membuat Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang peraturan ini menjadi lebih mudah memahaminya. Hal ini adalah tanda bahwa Tahun 2014-2015 ini memang difokuskan untuk tahun pembinaan pajak, oleh karena itu Ditjen Pajak dapat melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang lebih intensif.

Adapun penyebab Wajib Pajak berstatus perpajakan MT dikarenakan kekurangtahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal lain seperti syarat untuk kredit Bank, syarat pembuatan rekening Koran di bank, kebijakan perusahaan, Wajib Pajak wanita yang sebelum kawin sudah memiliki NPWP, menyebabkan status kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut MT.

TEKNIS PENGHITUNGAN
Penghitungan PPh terutang bagi suami-isteri dikenai pajak secara terpisah, yaitu dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri. Besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung secara proporsional (perbandingan penghasilan neto masing-masing). Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa Wajib Pajak wanita kawin yang menerima penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja sebagai karyawan (mendapat bukti potong 1721-A1) SPT Tahunan Orang Pribadi menjadi kurang bayar/lebih bayar. Namun jika status kewajiban perpajakan suami-isteri adalah KK, penghasilan istri tersebut dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.
Untuk memahami lebih lanjut, Penulis akan memberikan contoh kasus penghitungan PPh untuk Wajib Pajak kawin yang status kewajiban perpajakannya MT.

Contoh kasus : Seorang Wajib Pajak (berstatus mempunyai 3 orang anak) dalam tahun 2014 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebagai berikut :
  • Penghasilan neto suami dari pekerjaan sebesar Rp 204.608.000,- (telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar  Rp. 20.831.200).
  • Penghasilan neto isteri dari pekerjaan sebesar Rp 106.912.000,- (telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar  Rp. 7.391.800).
Untuk penghitungan berdasarkan peraturan/lembar penghitungan PPh bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri PH atau MT, dapat dilihat pada ilustrasi dibawah ini :
HT1
Sehingga PPh Kurang/(Lebih) Bayar pada SPT Tahunan Orang Pribadi adalah sebagai berikut :
HT2

DAMPAK DARI STATUS PERPAJAKAN MT
Seperti contoh kasus penghitungan yang Penulis paparkan di bagian pembahasan, terdapat kemungkinan bahwa Wajib Pajak yang seharusnya SPT Tahunannya Nihil, menjadi kurang bayar/lebih bayar. Hal ini menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak berkurang. Karena anggapan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku itu tidak adil bagi mereka. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengerti peraturan perpajakan beranggapan bahwa kewajibannya sudah tuntas karena PPhnya sudah dipotong dari gaji, tetapi karena suami-isteri berbeda NPWP, maka penghitungan PPh nya dapat menyebabkan Wajib Pajak masih harus membayar kekurangan utang pajaknya.

Dari sisi lain, ketentuan ini sudah jelas adanya. Disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak yang “menghendaki” untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka diharuskan untuk menggunakan penghitungan pajak secara proporsional. Ada pula Wajib Pajak yang tidak ingin repot, dan ingin melunasinya dengan senang hati walaupun ia tidak mengetahui adanya ketentuan seperti ini. Hal ini berdampak baik kepada penerimaan Negara yang semakin bertambah. Di sisi lain, ada pula Wajib Pajak yang tidak mau membayar kekurangan utang pajaknya, mungkin dikarenakan kekurangan utang pajak yang masih harus dilunasi lumayan besar. Tentu menyebabkan anggapan mengenai peraturan perpajakan yang tidak adil.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan pembinaan kepada Wajib Pajak pada tahun pembinaan pajak ini. Sehingga apabila pada tahun penegakan hukum di tahun 2016, Wajib Pajak tetap tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah dapat mengambil langkah penegakan hukum dengan dasar yang sudah pasti, yaitu Wajib Pajak telah dibina tetapi tetap tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

SOLUSI UNTUK WP YANG BERSTATUS PERPAJAKAN MT
Ada beberapa solusi menurut Penulis yang dapat di lakukan oleh Wajib Pajak agar tidak terlalu terbebani oleh ketentuan ini. Wajib Pajak harus lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku, karena sistem self assessment yang mengharuskan Wajib Pajak memahami  peraturan.

Solusi menurut Penulis yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak wanita kawin (yang memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja) yang memiliki NPWP berbeda dengan suami tanpa adanya perjanjian pisah harta adalah segera menutup NPWP nya. Tetapi, terlebih dahulu harus menuntaskan kewajiban perpajakannya yang belum dilakukan. Dikarenakan apabila Wajib Pajak yang ingin menutup NPWP, maka dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2013. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu harus menuntaskan kewajibannya, misalnya seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak terutang yang masih harus dibayar. Setelah kewajibannya dilaksanakan, Wajib Pajak dapat menutup NPWPnya dan untuk selanjutnya dapat menggunakan NPWP suaminya (sesuai ketentuan PP No.74 tahun 2011). Untuk Pelaporan SPTnya, digabung dengan SPT suami, sehingga penghasilan yang diterimanya dari 1 pemberi kerja tersebut, dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final pada SPT suami.

Langkah lainnya yang dapat ditempuh Wajib Pajak adalah memanfaatkan fasilitas kebijakan sunset policy yang akan berlaku mulai Mei 2015. Wajib Pajak harus membetulkan SPT tahunan 5 tahun sebelumnya tanpa adanya sanksi administrasi akibat pembetulan SPT, kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunannya, yang sebelumnya tidak menggunakan teknis penghitungan PPh secara proporsional, namun pada pembetulan SPT nya menggunakan teknis penghitungan secara proporsional, maka apabila SPT nya menjadi kurang bayar, atas kurang bayar tersebut dihapuskan sanksi administrasinya. Sehingga beban Wajib Pajak tidak terlalu besar. Sehingga diharapkan pada tahun pembinaan pajak ini, kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dapat meningkat akibat diberlakukannya kebijakan ini.

SIMPULAN
Status kewajiban perpajakan suami-isteri memilih terpisah (MT) adalah status kewajiban perpajakan dimana suami-isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Apabila status kewajiban perpajakan suami-isteri memililh terpisah (MT), penghitungan PPh terutang untuk suami dan isteri dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto mereka.

Wajib Pajak yang berstatus perpajakan memilih  terpisah (MT) disebabkan karena beberapa hal. Yang dominan menyebabkan hal ini adalah kekurangtahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Dampak yang ditimbulkan adalah SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut terdapat kemungkinan menjadi kurang bayar atau lebih bayar, sehingga membuat kepatuhan Wajib Pajak menurun. Pada tahun pembinaan pajak ini, tidak hanya pemerintah yang diandalkan,tetapi memerlukan partisipasi Wajib Pajak juga.

Wajib Pajak sudah diberikan sosialisasi, dan tersedia berbagai informasi mengenai perpajakan di website Ditjen pajak. Maka dibutuhkan partisipasi dan kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya. Pemerintah juga memberikan fasilitas seperti sunset policy yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dapat meningkat.

SARAN
Wajib Pajak harus lebih memiliki kesadaran untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan lebih gencar dan lebih baik lagi pada tahun pembinaan pajak ini. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi melalui media elektronik atau media sosial, misalnya iklan di media-media, on-air di radio atau tv, dan lain sebagainya, serta dapat pula mengundang HRD dari perusahaan-perusahaan di sekitar Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan pembinaan lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan, sehingga informasi yang diberikan dapat tersebarluaskan.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Mardiasmo, Prof. Dr. M.B.A., Ak, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Suandy, Erly, 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak     Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan Hak dan Kewajibannya sendiri.

Sumber lain
Annual Report (Laporan Tahunan) DJP Tahun 2013 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2015/01/24/status-kewajiban-perpajakan-suami-isteri-dalam-formulir-spt-PPh-wajib-pajak-orang-pribadi-698315.html, diakses pada tanggal 18 April 2015
Discussion room (Forum) ortax.org  Forum tentang PPh Orang Pribadi, diakses pada tanggal 14 April 2015
 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam