Home Article Menghindari Tembak di Atas Kuda

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,388.00 22.00
EUR EUR 16,819.73 -17.79
GBPGBP19,022.16 -11.84
AUDAUD10,656.46 -16.24
SGDSGD10,553.52 -10.44
JPYJPY12,808.61 -170.00
KRWKRW12.79 -0.10
JPYHKD1,833.07 2.37

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,388.00 22.00       EUR  EUR 16,819.73 -17.79      GBP  GBP 19,022.16 -11.84      AUD  AUD 10,656.46 -16.24      SGD  SGD 10,553.52 -10.44      JPY  JPY 12,808.61 -170.00      KRW  KRW 12.79 -0.10     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday393
mod_vvisit_counterYesterday5174
mod_vvisit_counterThis week33482
mod_vvisit_counterLast week30050
mod_vvisit_counterThis month90106
mod_vvisit_counterLast month94515
mod_vvisit_counterAll days6999131


Designed by:
Menghindari Tembak di Atas Kuda PDF Print E-mail
Written by Admin   
Tuesday, 22 April 2014 11:34

Oleh Aidin Fathur Rahman, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam suatu kesempatan, saya dan teman-teman di Bidang PKB Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membahas atas suatu sengketa pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh dan PPN hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak atas Wajib Pajak tersebut yang kebetulan merupakan pedagang toko emas.

Wajib Pajak keberatan atas koreksi fiskus terkait omsetnya yang dihitung berdasarkan pendekatan stock opname saat dilakukan pemeriksaan di tahun 2012 padahal saat itu pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2009. Fiskus berdalih bahwa Wajib Pajak tidak memberikan catatan atau pembukuan dan bukti-bukti berupa kuitansi penjualan selama tahun 2009 tidak dapat dijadikan pedoman karena fiskus mengindikasikan bahwa kuitansi-kuitansi tersebut baru dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan. Tim penelaah keberatan sebagai hakim tingkat pertama atas sengketa tersebut akhirnnya terlibat dalam diskusi yang cukup panjang untuk memutuskan apakah itu menolak, menerima, menerima sebagian atau bahkan menambah besarnya pajak terutang atas keberatan Wajib Pajak tersebut. Tentunya tidak perlu disebutkan di sini apa hasilnya.

 

Pesan moralnya adalah “menembak di atas kuda” sangat berpotensi memberikan masalah di kemudian hari. Komplain Wajib Pajak akan meningkat dan tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus akan menurun yang tentunya akan berimbas pada turunnya kepatuhan dan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Sebagaimana diketahui bahwa sejak berlakunya PP No. 46 tahun 2013 memberi kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu dengan omset di bawah Rp 4,8 Miliar setahun dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Prinsip keadilan, kesederhanaan dan kemudahan menjadi roh lahirnya PP 46 untuk menjawab keluhan sebagian besar masyarakat bahwa mengurus atau menghitung pajak itu susah dan membingungkan. Dengan sistem yang lebih mudah dan sederhana diharapkan adanya perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan meningkat dan meningkatnya penerimaan PPh dari Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 55,2 juta usaha UKM di seluruh Indonesia yang mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dengan besarnya dan pentingnya sektor UKM bagi pembangunan Indonesia, tidak salah jika Direktorat Jenderal Pajak memberikan “perlakuan khusus” bagi mereka. Dengan perlakuan khusus tersebut, Wajib Pajak dengan omset tertentu tersebut memang terkesan dimanjakan, tetapi tentu saja Direktorat Jenderal Pajak tetap harus melakukan pengawasan atas kepatuhan dan kebenaran pembayaran pajaknya. Dengan sistem self assessment, Wajib Pajak tersebut cukup menghitung omset perbulannya membayar pajak final sebesar 1% dari omsetnya tersebut.

Kelihatan simpel dan sederhana memang, tetapi jika suatu saat Wajib Pajak tersebut diaudit oleh fiskus maka akan “gelagapan” saat ditanya pembukuan atau pencatatan atas omset usahanya pada suatu tahun pajak tertentu. Wajib Pajak sektor UKM ini memang cenderung melupakan, mengabaikan atau karena ketidaktahuan mereka bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan pembukuan atau pencataan sebagaimana amanat Pasal 28 UU KUP. Tanpa adanya pembukuan atau catatan lainnya yang kredibel, tentu sulit bagi Wajib Pajak membuktikan bahwa omset yang dilaporkannya adalah benar. Tanpa adanya catatan atau pembukuan juga memberi “tantangan” bagi pemeriksa pajak untuk membuktikan bahwa yang dilaporkan Wajib Pajak adalah kurang sehingga lazim adanya memberikan koreksi positif atas omset Wajib Pajak tersebut dengan memakai berbagai metode dan pendekatan yang boleh dibilang “tembak di atas kuda”.

Berkaca dari kasus sebagaimana di atas, fiskus tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya jika memakai jurus-jurus jitu tersebut untuk mengoreksi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembukuan dan pencatatan tersebut karena berpedoman pada Pasal 29 dan Pasal 12 UU KUP. Di lapangan banyak kita dengar informasi atau pengakuan seseorang misalnya pedagang onderdil mobil di Atrium Senen dengan kios 2x3 m saja mampu menyekolahkan ketiga anaknya di Australia dan Amerika, atau pedagang baju di Pasar Sukaramai Pekanbaru dengan kios 2x2 m saja mampu membeli dua sampai tiga ruko hanya dalam beberapa tahun bahkan pedagang ikan di pasar Kodim Pekanbaru dengan lapak seluas 1x1 m bisa mengaku memperoleh omset rata-rata Rp 20 juta perminggunya.

Dengan perkembangan UKM yang begitu pesat, masih banyak lagi kisah-kisah sukses lainnya dengan pengakuan omset yang menakjubkan baik usaha perorangan maupun badan. Tapi juga harus diakui bahwa tidak semua UKM itu sama nasibnya. Dan tentu saja jika petugas pajak yang datang untuk menanyakan omset kepada mereka yang mengaku atau terlihat sukses dalam rangka pemeriksaan pajak, rata-rata selalu menjawab dengan jawaban bahwa ekonomi sekarang lagi sulit, BBM naik sehingga barang-barang ikut naik, penjualan sepi dan cerita-cerita lain yang menyedihkan. Dan karena “tantangan” demikian maka akhirnya fiskus memakai metode atau pendekatan yang radikal untuk mengejar pajaknya.

Bisa dibayangkan jika dari 55,2 juta UKM diasumsikan sudah ber-NPWP semua dan yang benar-benar telah melaksanakan pembukuan atau pencatatan hanya 30% - 40% nya saja dengan keyakinan bahwa perilaku masyarakat Indonesia yang kurang disiplin dalam administrasinya, maka ada sekitar 30 jutaan UKM yang ‘gelagapan” jika suatu saat dilakukan pemeriksaan pajak atas mereka. Dan jika pemeriksaan dilakukan dengan metode tembak di atas kuda karena tidak ada data atau bukti lain yang patut dipertimbangkan oleh pemeriksa, berapa potensi jumlah sengketa pajak yang akan masuk ke Kanwil DJP ? atau kemungkinan peningkatan jumlah banding di Pengadilan Pajak karena aksesnya yang semakin diperluas. Dalam hal ini tentunya DJP tidak mau energinya terkuras hanya untuk mengurusi keberatan maupun banding atas potensi sengketa pajak UKM tersebut.

Tapi di sisi lain DJP juga tidak ingin membiarkan 55, 2 juta UKM tidak dalam pengawasan karena resiko potensial loss terhadap penerimaan pajak yang besar. Dengan melihat potensi konflik maupun potensi penerimaan tersebut, sudah seharusnya DJP segera memberikan atensi berupa penegasan aturan tentang kewajiban melaksanakan pembukuan atau pencatatan yang kredibel dan wajar oleh Wajib Pajak sektor UKM disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif tentang manfaatnya khususnya dalam hal pemeriksaan pajak nantinya. Aturan khusus untuk pemeriksaan pajak sektor UKM juga perlu diberikan sebagai pedoman bagi pemeriksa pajak tentang beberapa pendekatan atau metode yang dapat dilakukan untuk mengoreksi kewajaran suatu omset atau usaha dari Wajib Pajak sektor UKM yang belum atau tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan.

Apalagi dengan berlakunya PMK No 197/PMK.03/2013 yang tidak mengharuskan Wajib Pajak dengan omset dibawah 4,8 Milyar setahun untuk menjadi PKP, maka pencocokan omset melalui faktur pajak menjadi semakin sulit dilakukan karena untuk Wajib Pajak tertentu tersebut memang lebih diarahkan untuk mengikuti skema pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Dengan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak tentang aturan pembukaun atau pencatatan sebagaimana Pasal 28 UU KUP, maka ada semacam peringatan dini bagi Wajib Pajak untuk melaporkan omset dan membayar PPh Finalnya dengan benar dan sewajarnya disertai dengan data atau bukti yang kredibel. Jangan sampai nantinya terkesan bahwa DJP pada awalnya mengelus-elus atau memanjakan Wajib Pajak sektor UKM tetapi kemudian terkesan seolah “mencekik” dengan hasil pemeriksaan yang mengharuskan mereka kurang bayar yang sangat besar hanya karena Wajib Pajak sendiri lalai atau mengabaikan kewajiban mereka.

Ada suatu fenomena yang mungkin bisa menggambarkan hal ini yang mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Pada beberapa bulan tagihan listrik Anda cenderung turun dari yang biasanya sekitar Rp 200 ribu ke atas menjadi cuma sekitar Rp. 100 ribuan bahkan kadang kurang. Anda tentu senang dan percaya diri telah menghemat energi listrik di rumah Anda. Tetapi setelah lima atau enam bulan kemudian Anda terkaget-kaget dengan tagihan listrik yang mencapai Rp. 1 juta lebih. Usut punya usut ternyata petugas pencatat meteren listrik di rumah Anda pada bulan-bulan sebelumnya hanya main tembak di atas kuda saja, sehingga setelah dicatat dengan benar, Anda harus menanggung kekurangan tagihan bulan-bulan sebelumnya yang tentu saja menjadi besar, belum lagi ditambah dengan ancaman sanksi jika tidak dibayar dengan segera akan dilakukan pencabutan listrik di rumah Anda. Dijamin Anda pasti akan sangat terganggu dengan masalah demikian.

Fenomena tersebut sepatutnya tidak boleh terjadi pada DJP karena akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik yang akan berimbas menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Dengan melihat besarnya sumbangan sektor UKM bagi perekonomian Indonesia, tentunya DJP juga harus menjaga agar sektor UKM tetap tumbuh untuk menggerakkan sektor riil dan menambah lapangan kerja. Ibarat seorang petani yang tidak mau menyembelih ayamnya yang masih bisa bertelur hanya karena dia ingin makan soto ayam sementara di hari-hari berikutnya dia tidak bisa lagi menjual telur ke pasar sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sembari menunggu padi di sawahnya siap untuk dipanen.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja

Sumber: http://www.pajak.go.id/content/article/menghindari-tembak-di-atas-kuda

Last Updated on Saturday, 26 April 2014 20:36
 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam