Home Article Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV di Tahun Penegakan Pajak 2016

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,770.00 0.01 %
EUR EUR 17,014.85 0.56 %
GBPGBP19,640.12 1.25 %
AUDAUD10,690.29 0.89 %
SGDSGD10,505.06 0.22 %
JPYJPY12,852.50 -0.19 %
KRWKRW12.88 -0.31 %
JPYHKD1,754.09 -0.00 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,770.00 0.01 %       EUR  EUR 17,014.85 0.56 %      GBP  GBP 19,640.12 1.25 %      AUD  AUD 10,690.29 0.89 %      SGD  SGD 10,505.06 0.22 %      JPY  JPY 12,852.50 -0.19 %      KRW  KRW 12.88 -0.31 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3876
mod_vvisit_counterYesterday2171
mod_vvisit_counterThis week13168
mod_vvisit_counterLast week18968
mod_vvisit_counterThis month46893
mod_vvisit_counterLast month153247
mod_vvisit_counterAll days6529404


Designed by:
Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV di Tahun Penegakan Pajak 2016 PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 05 February 2016 19:41

SEORANG sahabat lama menanyakan kepada saya mengenai aspek perpajakan pada badan usaha berbentuk CV atau persekutuan komanditer, kemudian saya menjanjikan kepadanya bahwa saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui tulisan yang akan saya posting di blog saya. Tulisan ini membayar janji tersebut, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di benak sahabat saya tersebut, dan tentu saja semoga tulisan ini membawa manfaat kepada Anda, para pembaca sekalian.

Pengertian CV

Menurut Wikipedia, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Oleh karena itu di dalam CV dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam/pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak menentukan arah kebijakan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut.

CV didirikan dengan menggunakan akta yang ditandatangani notaris, namun CV bukanlah entitas yang terpisah dari pemiliknya seperti layaknya PT. Perbedaan utama antara CV dengan PT adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

  1. PT merupakan badan hukum, sedangkan CV bukan badan hukum, hanya badan usaha biasa.
  2. Kepemilikan PT terbagi-bagi atas saham sebagai penyertaan modal, sedangkan CV tidak
  3. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya/pemegang saham karena antara PT dan pemiliknya merupakan entitas yang terpisah, sedangkan CV tidak. Kekayaan CV merupakan kekayaan pemiliknya, tidak ada batasan antara kekayaan CV dan kekayaan pribadi sekutunya/pemiliknya
  4. CV tidak terikat ketentuan adanya modal minimal sebagaimana PT

CV di Mata Undang-undang Pajak

Berbicara mengenai CV maupun PT dalam kacamata Undang-undang Pajak, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai Subjek Pajak. Subjek Pajak mengatur mengenai siapa-siapa saja yang menjadi subjek pelaku ketentuan perpajakan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

  1. Orang Pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantukan yang berhak
  3. Badan
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dimana badan menurut Pasal 1 angka (3) UU KUP diartikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan demikian, menurut kacamata UU Pajak, CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, meskipun menurut pengertian/secara hukum CV bukan merupakan badan hukum.

Saat Saya Mendirikan CV, Maka Saya Harus …

Ketika Pembaca telah mendirikan sebuah CV, maka yang harus dilakukan menurut ketentuan perpajakan adalah:

  1. Melaporkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili/lokasi usaha CV yang bersangkutan untuk memperoleh NPWP
  2. Meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran usaha dalam satu tahun pajak telah mencapai lebih dari Rp4,8 miliar, atau belum mencapai lebih dari Rp4,8 miliar namun memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (misalnya karena akan menjadi rekanan pemerintah, dll)
  3. Menyelenggarakan pembukuan secara taat asas sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP
  4. Menyimpan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online selama 10 tahun di Indonesia
  5. Menghitung besarnya pajak yang terutang secara mandiri sesuai prinsip self assessment
  6. Memperhitungkan besarnya pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut pihak lain dalam pajak terutang sesuai ketentuan Pasal 28 UU PPh
  7. Menyetorkan besarnya pajak kurang bayar ke bank persepsi/kantor pos dengan menggunakan SSP
  8. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dan melaporkannya ke KPP tempat CV terdaftar sebagai Wajib Pajak
  9. Melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar

Tentu saja kewajiban-kewajiban perpajakan di atas masih kita bicarakan secara umum-umum saja, belum mendetail kepada rincian kewajibannya.

Ketentuan Umum Perpajakan Untuk CV

Beberapa ketentuan di bawah ini berlaku baik untuk CV maupun badan hukum lainnya:

  1. Kewajiban pajak subjektif CV dimulai saat CV didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan
  2. Yang menjadi objek pajak CV adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal atau keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  3. Mengingat CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, maka hak dan kewajiban CV sama seperti hak dan kewajiban PT di mata UU Pajak

Secara umum jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV adalah:

  • Apabila CV membayarkan penghasilan kepada karyawannya (baik tetap maupun tidak tetap), CV harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21
  • Apabila CV melakukan penyerahan yang terutang PPN, CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual/nilai penggantian
  • Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, CV akan dipungut PPN dan PPh Pasal 22/23
  • Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, CV harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final
  • CV harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku
  • Apabila CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut, maka pajak yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh
  • dll yang ketentuannya dipersamakan dengan PT/Wajib Pajak badan lainnya

Ketentuan Khusus Perpajakan Untuk CV

Berbeda dengan PT, CV ternyata memiliki ketentuan-ketentuan khusus terkait perpajakannya yang dapat saya uraikan berikut ini:

  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan dari objek pajak. Ini yang membuat pendirian CV di Indonesia sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan PT. Hal ini dikarenakan, pengenaan pajak CV hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat CV memperoleh laba. Saat laba tersebut dibagikan kepada sekutu sebagai prive, dikecualikan dari objek pajak. Berbeda dengan PT, saat laba dibagikan dalam bentuk deviden, maka akan dikenai lagi PPh, baik PPh Pasal 23 apabila penerimanya badan, maupun PPh Pasal 4 ayat (2) apabila penerima devidennya adalah orang pribadi, atau PPh Pasal 26 apabila penerima penghasilannya berada di luar negeri.

Simulasi

Berikut ini saya berikan simulasi lengkap mengenai kewajiban perpajakan CV

Tuan Budi dan Tuan Anas adalah pemilik sekaligus pendiri CV Karya Agung yang bergerak di bidang usaha jasa percetakan. Pada tanggal 16 Maret 2014 telah terdaftar di KPP Pratama Tegal untuk memperoleh NPWP dan telah dikukuhkan pula sebagai PKP meskipun peredaran usahanya belum mencapai lebih dari Rp4,8 miliar. CV Karya Agung didirikan oleh Tuan Budi dan Tuan Anas pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai akta notaris Nugraha, S.H., M.Kn. nomor 156 tanggal 1 Januari 2014 dan telah didaftarkan/mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Slawi. Meskipun telah berdiri sejak 1 Januari 2014, CV Karya Agung baru beroperasi komersial pada pertengahan Februari 2014. Pada saat pendirian, masing-masing pendiri menyerahkan harta di bawah ini sebagai tanda penyertaan modal:

Tuan Budi Tuan Anas
  1. Bangunan sebagai lokasi usaha senilai Rp1 miliar
  2. Mesin cetak baru senilai Rp500 juta
  3. Perlengkapan cetak (baru) senilai Rp300 juta
  4. Biaya legal dan pendirian perusahaan senilai total Rp50 juta
  1. Meja dan kursi untuk furnitur kantor senilai Rp50 juta
  2. Penataran dan pelatihan pegawai percetakan dengan pihak ahli senilai Rp50 juta
  3. Pemasangan listrik kantor sekaligus lokasi usaha sebesar Rp20 juta

Tuan Budi dan Tuan Anas sepakat bahwa yang bertindak sebagai sekutu aktif adalah Tuan Anas, sedangkan Tuan Budi bertindak sebagai sekutu pasif. Apabila CV mendapat keuntungan akan dibagi Tuan Anas dan Tuan Budi dengan proporsi 30:70.

Pada tahun 2014, CV Karya Agung melaporkan laporan laba ruginya sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)
a. Peredaran Usaha

1.000.000.000,-

b. Harga Pokok Penjualan

400.000.000,-

c. Biaya Usaha Lainnya

100.000.000,-

d. Penghasilan Neto dari Usaha ( a – b – c )

500.000.000,-

e. Penghasilan dari Luar Usaha

300.000.000,-

f. Biaya dari Luar Usaha

200.000.000,-

g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha ( e – f )

100.000.000,-

h. Jumlah Penghasilan Neto ( d + g )

600.000.000,-

Atas laba sebesar Rp600 juta tersebut, sesuai kesepakatan, Rp300 juta akan dibagi kepada masing-masing sekutu sebesar Rp90 juta kepada Tuan Anas dan Rp210 juta kepada Tuan Budi, sedangkan sisanya sebesar Rp300 juta akan disimpan sebagai retained earning/laba ditahan.

Selama tahun 2014, CV Karya Agung banyak melakukan transaksi dengan pihak pemotong/pemungut dan telah dipotong pajak-pajak sebagai berikut:

  • PPh Pasal 22 sebesar Rp10 juta
  • PPh Pasal 23 sebesar Rp40 juta

Kewajiban PPN telah dilakukan CV Karya Agung dengan baik dan benar (tidak akan di bahas di sini).

Maka, hal-hal di bawah ini dapat kita simpulkan/hitung berdasarkan simulasi di atas:

  1. Pada saat Tuan Budi dan Tuan Anas menyerahkan harta sebagai tanda penyertaan modal, maka harta tersebut bukan merupakan penghasilan bagi CV sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh: harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dikecualikan dari objek pajak
  2. PPh yang harus dibayar oleh CV Karya Agung tahun 2014 adalah sebesar Rp150 juta yang dihitung dari 25% x Rp600 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh yang harus dilunasi dan dibayar paling lambat tanggal 30 April 2015
  3. Pada saat Tuan Budi dan Tuan Anas mengambil bagian laba masing-masing sebesar Rp90 juta dan Rp210 juta, penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak perlu dipotong PPh Pasal 21
  4. PPh Pasal 22 dan 23 yang telah dipotong/dipungut pihak lain dapat dijadikan sebagai kredit pajak, sehingga PPh Pasal 29 yang harus dibayar oleh CV Karya Agung cukup Rp150 juta – Rp50 juta = Rp100 juta

Namun …

Dalam hal CV memenuhi syarat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No 46/2013, maka CV Karya Agung harus membayar pajaknya sebesar 1% dari peredaran bruto. Pembahasan mengenai PP No 46/2013 dapat ditemui pada tulisan saya yang lainnya.

Semoga bermanfaat.

sumber : http://nasikhudinisme.com/2015/07/08/memahami-aspek-perpajakan-pada-badan-usaha-berbentuk-cv/

 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam