Home Article Melindungi Hutan dengan Pajak

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,388.00 22.00
EUR EUR 16,819.73 -17.79
GBPGBP19,022.16 -11.84
AUDAUD10,656.46 -16.24
SGDSGD10,553.52 -10.44
JPYJPY12,808.61 -170.00
KRWKRW12.79 -0.10
JPYHKD1,833.07 2.37

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,388.00 22.00       EUR  EUR 16,819.73 -17.79      GBP  GBP 19,022.16 -11.84      AUD  AUD 10,656.46 -16.24      SGD  SGD 10,553.52 -10.44      JPY  JPY 12,808.61 -170.00      KRW  KRW 12.79 -0.10     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday371
mod_vvisit_counterYesterday5174
mod_vvisit_counterThis week33460
mod_vvisit_counterLast week30050
mod_vvisit_counterThis month90084
mod_vvisit_counterLast month94515
mod_vvisit_counterAll days6999109


Designed by:
Melindungi Hutan dengan Pajak PDF Print E-mail
Written by Admin   
Saturday, 30 January 2016 08:50

Kebakaran hutan Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2015 ini yang terbesar sepanjang sejarah kebakaran hutan. Kebakaran hutan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor yaitu fakto alam dan faktor manusia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Syaufina pada tahun 2008 disebutkan dalam bukunya bahwa, hampir 99 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan perbuatan manusia. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh masyarakat atau perusahaan dalam rangka memanfaatkan hutan.

Pemanfaatan hutan secara besar-besaran di Indonesia terjadi karena perijinan yang mudah dan berbiaya murah. Ditambah lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar. Membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling mudah dan murah. Sehingga cara ini lebih digemari oleh masyarakat maupun perusahaan.

Retribusi dan pajak yang dibayar oleh pengusaha yang memanfaatkan hutan pun sangat kecil. Kontribusi yang dibayarkan kepada negara tidak sebanding dengan hasil dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berdasarkan laporan riset yang dilkukan oleh Wasef dan Ilyas tahun 2011 tentang kerugian negara akibat pemanfaatan hutan menyebutkan bahwa terdapat selisih penerimaan negara termasuk biaya ijin dan setoran pajak dari pemanfaatan hutan negara dengan yang seharusnya diterima negara sebesar 169.8 triliyun rupiah sejak tahun 2004-2009. Jumlah tersebut belum ditambahkan potensial loss pendapatan daerah Kalimantan Tengah. Kerugian tersebut dikarenakan jumlah uang diterima negara hanya sebesar 20% dari asset hutan negara yang dimanfaatkan.

 

Dalam mengolah hutan seharusnya diperhitungkan efek sampingnya terhadap kerusakan lingkungan baik secara langsung, seperti; berkurangnya mata air, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan lain-lain, maupun secara tidak langsung sebagai akibat emisi carbon yang dikeluarkan sebagai efek samping pemanfaatan hutan. Kerugian karena penurunan nilai lingkungan sampai dengan kerusakan lingkungan tersebut tidak diperhitungkan dalam pemugutan pajak dan retribusi.

 

Dalam prinsip ekonomi pegovian atau yang lebih dikenal dengan konsep green economy menyebutkan bahwa faktor kerusakan lingkungan dalam rangka melakukan kegiatan perekonomian harus diperhitungkan. Karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan perokonomian akan meng-offset dampak positif pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh pembuatan lahan sawit secara perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Karena dengan pembukaan lahan sawit akan membuka lapangan kerja baru, menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar, meningkat ekspor maupun penjualan lokal dan lain-lain sehingga akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Di sisi negatif, pembukaan lahan sawit akan menurunkan perekonomian akibat dari kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan hilangnya keragaman hayati. Sehingg secara gross, sektor sawit bisa jadi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting agar sektor pengelolaan hutan seperti sawit ini tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB. Salah satu instrumen yang bisa dimainkan yaitu pajak. Pajak mempunyai dua fungsi selain berfungsi sebagai budgeter yaitu mengumpul uang untuk membiayai pengeluaran negara juga mempunyai fungsi reguler yaitu mengatur agar efektifitas pembangunan terjaga. Instrumen pajak yang ditetapkan terhadap perusahaan yang memanfaatkan hutan ini adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan perkebunan dan pertambangan.

Dalam struktur pajak sekarang baik PPh, PPN maupun PBB P3, tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan, sebagai contoh adalah PBB P3. Dalam struktur PBB P3, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB P3 hanya terdapat dua unsur perhitungan yaitu nilai area non produktif yang dihitung dari nilai tanah dan bangunan dan area produktif yang dihitung dengan Standar Investasi Tanaman (SIT). Dalam SE-SE-149/PJ/2010, SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman berumur panjang. Kerugian lingkungan ditimbulkan dari perkebunan tersebut tidak dimasukan ke dalam unsur perhitungan PBB P3. Dalam PPh dan PPN juga tidak memasukan unsur kerusakan lingkungan. Padahal unsur kerusakan lingkungan seharusnya dapat dihitung sebagai faktor tawar negara dalam menentukan pajak.

Untuk menghitung berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tersebut memang sangat sulit karena pemerintah harus mampu mengkuantifikasi berapa sebenarnya kerugian yang ditanggung negara dari penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan pemanfaatan hutan yang tidak sustainable. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan David Pearce tahun 2001, bahwa hutan tropis Indonesia sangat berharga secara ekonomis. Dalam jurnalnya yang berjudul How Valuable Are The Tropical Forests? Demonstrating And Capturing Economic Value As A Means Of Addressing The Causes Of Deforestation, Pearce menyebutkan bahwa nilai ekonomis hutan tropis dihitung cadangan kayu, keanekaragaman hayati sampai dengan existence value. Berikut tabel yang menunjukan nilai ekonomis hutan tropis di Indonesia dalam dolar per hektare per tahun.

Table: Tropical Forest Economic Values ($/ha/pa)

 

 

 

 

 

Forest good and service

Value

Condition

Estimation Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timber

 

 

 

-

Conventional logging

200-4400

general, NPV 10%

2300

-

Sustainable

300-2660

general, NPV 10%

1480

-

Fuelwood

40

 

40

NTPFs

0-100

General

50

Genetic Information

0-3000

SEA Area

206

Recreation

2-470

General

236

Watershed benefits

15-850

SEA Area

15

Climate benefit

360-2200

general, NPV 10%

1280

Nonuses Values

n.a

 

0

Existence values

2-12

General

7

 

Source: Pearce 2001

Pada tabel di atas nilai hutan tropis Indonesia secara moderat atau rata-rata kurang lebih $ 5.614 per hectare per tahun apabila hutan tropis Indonesia di kelola secara sustainable. Beberapa komponen di atas, seperti watershed benefits, climate benefits, nonuses dan existence values adalah nilai-nilai karena keberadaan hutan, meskipun hutan tersebut tidak tidak dikelelo. Nilai tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pajak baik PPh, PPN atau PPB P3 yang dikenakan terhadap perusahaan pengelola hutan.

Selain nilai ekonomis hutan, dapat juga memperhitungkan nilai emisi karbon ke dalam faktor penentu besarnya pajak. Emisi karbon yang dihasilkan dari pengolahan lahan gambut menjadi lahan perkebunan juga sangat besar. Pelepasan emisi karbon ke atmosfer sangat berbahaya karena selain mengakibatkan polusi juga mengakibatkan efek rumah kaca atau Green House Gas (GHG). Belum lagi resiko terjadi kebakaran yang disebabkan oleh land clearing yang tidak bertanggung jawab. Untuk kondisi normal atau business as usual pengolahan lahan gambut tanpa pembakaran akan mengeluarkan emisi karbon 61.5 ton per hectare per tahun (Agus dan Subiaksa, 2008). Belum lagi apabila land clearing dengan sistem pembakaran emisi karbon yang dikeluarkan akan berlipat-lipat.

Mengapa kita perlu memperhitungkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer dalam sektor sawit. Karena pasar karbon (carbon market) di Chicago yaitu Chicago Climae Change (CCX) harga per ton emisi yang berhasil dikonservasi atau dijaga agar tidak terlepas ke udara adalah 3.5 dollar per ton. Sehingga apabila lahan gambut tersebut dibiarkan saja maka emisi karbon yang didalamnya bernilai jutaan dolar pada pasar karbon di Chicago.

Selain dua hal di atas, ada satu lagi yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan besarnya pajak, yaitu emisi gas buang dari pabrikasi pengolahan hasil kebun menjadi produk jadi, seperti tandan buah segar menjadi CPO, getah karet menjadi karet dan lain-lain. Gas buang pabrik tersebut, selain dapat menyebabkan polusi udara juga dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dari pengolahan lahan gambut dan pabrikan ini secara tidak langsung akan meningkatkan level permukaan air laut karena pencairan es di kedua kutub bumi. Peningkatan permukaan air laut akan mengubur daerah daerah pertanian, pemukiman bahkan daerah daerah komersial. Semua daerah tersebut bernilai ekonomis. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan permukaan air laut di Jakarta naik 5 s.d 8 milimiter per tahun. Diperkirakan 25 tahun mendatang sebanyak 2000 kecil yang tenggelam dikarenakan naiknya permukaan air laut.

Pemikiran sederhana di atas mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengambil langkah penting di tahun mendatang. Pemikiran tersebut tentunya masih perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan-pendekatan yang dapat kita adopsi dari negara-negara maju. Peranan pajak yang berfungsi sebagai budgeter dan reguler harus kembali dijalankan dengan tepat. Pengelolaan hutan yang tidak sustainable dan tidak ramah lingkungan seharusnya dikenakan pajak yang lebih besar. Pembayaran pajak yang lebih besar bukan sekaligus melegalkan perusahan tersebut dalam merusak hutan. Pengawasan dari instansi terkait sangat diperlukan. Peranan pajak hanya untuk menghitung secara proposional kerugian negara akibat perusakan lingkungan dalam jangka panjang. Sehingga negara mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan. (*)

Oleh: Buyung Muniriyanto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

Last Updated on Saturday, 30 January 2016 09:07
 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam