Home Article JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA TERMASUK JASA KENA PPN?

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,856.00 -29.00
EUR EUR 17,323.94 76.13
GBPGBP19,469.42 258.68
AUDAUD10,657.85 6.12
SGDSGD10,825.63 18.05
JPYJPY13,288.31 -105.68
KRWKRW13.22 -0.04
JPYHKD1,893.27 -2.94

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,856.00 -29.00       EUR  EUR 17,323.94 76.13      GBP  GBP 19,469.42 258.68      AUD  AUD 10,657.85 6.12      SGD  SGD 10,825.63 18.05      JPY  JPY 13,288.31 -105.68      KRW  KRW 13.22 -0.04     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2464
mod_vvisit_counterYesterday4411
mod_vvisit_counterThis week22374
mod_vvisit_counterLast week9503
mod_vvisit_counterThis month61429
mod_vvisit_counterLast month121376
mod_vvisit_counterAll days7306893


Designed by:
JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA TERMASUK JASA KENA PPN? PDF Print E-mail
Written by Admin   
Sunday, 06 December 2015 21:19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2012 diatur bahwa jasa penyediaan tenaga kerja tidak terutang PPN apabila memenuhi empat criteria berikut. Pertama pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya. Kedua tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan. Ketiga tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja. Dan keempat tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. Apabila tidak dapat memenuhi keempat criteria tersebut seluruhnya maka atas penyediaan jasa tenaga kerja tersebut terutang dan harus dipungut PPN.

 

Key words : Penetapan HPS Jasa Lainnya, PPN Jasa Lainnya, Pelelangan Jasa Lainnya

Pendahuluan

Untuk kelangsungan ketersediaan tenaga kerja pendukung diawal tahun berikutnya, dalam sebuah institusi baik yang berada di lingkungan Kementerian, Lembaga, Institusi, atau Daerah biasanya saat ini telah bersiap-siap untuk mengadakan lelang penyediaan tenaga kerja tersebut. Tahap awal dalam persiapan lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dari jumlah harga keseleruhan dalam HPS akan ditambahkan 10% sebagai jumlah PPN yang harus dipungut kepada pemenang lelang. Khusus dalam pengadaan jasa tenaga kerja yang meliputi Jasa Pengamanan (Satpam) dan Jasa Kebersihan (cleaning services), masih ada kegamangan yang dirasakan oleh sebagian PPK tentang atas pelelangan penyedia jasa tenaga kerja, dalam total HPS apakah perlu ditambahkan PPN atau tidak?

Jasa Sebagai Objek PPN dan Bukan Objek PPN

Jasa sebagai Objek Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU PPN. Khusus untuk jasa sebagai objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat ( 1) huruf c, e, dan h.

Selanjutnya dalam pasal 4A ayat (3) diatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN meliputi jasa tertantu, salah satunya adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja (huruf k). Dalam penjelasan huruf k, dijelaskan bahwa :

“Jasa tenaga kerja meliputi :

  1. 1.jasa tenaga kerja;
  2. 2.jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  3. 3.jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.”

Jasa Tenaga Kerja sebagai Jasa Tertentu Yang Tidak Dikenai PPN

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai jasa tertentu yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN, selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur tentang kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, jasa penyedia tenaga kerja, serta jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Apabila tidak dapat memenuhi kriteria tersebut berarti jasa yang diserahkan terutang PPN. Berikut criteria yang harus dipenuhi masing-masing jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja, dan jasa penyelenggraan pelatihan bagi tenaga kerja yang tidak dikenai PPN.

Jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria:

  1. tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; dan
  2. tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.
  3. pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya;
  4. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
  5. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
  6. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jasa penyediaan tenaga kerja  meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Kriteria yang harus dipenuhi oleh penyedia  agar jasa yang diserahkan tidak dikenai PPN adalah :

Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Termasuk dalam pengertian jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Pelelangan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja

Dalam pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, pengadaan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja termasuk dalam kelompok pengadaan Jasa Lainnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 huruf d Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 dan penjelasannya sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun tidak diatur dengan jelas jasa tenaga kerja, namun penjelasan pasal 4 huruf d menjelaskan bahwa jenis jasa lainnya meliputi jasa tersebut namun tidak terbatas. Artinya pelelangan jasa tenaga kerja dapat masuk kedalam pelelangan jasa lainnya. Demikian juga dengan jasa pengamanan (satpam).

Pada umumnya pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Institusi, atau Daerah adalah Jasa Penyedia Tenaga Kerja, meliputi tenaga kebersihan (cleaning service) dan jasa pengamanan (satpam). Lingkup pekerjaan dari penyedia meliputi mampu menyediakan tenaga kerja (cleaning services dan satpam) sebagai mana ditetapkan dalam spesifikasi teknis. HPS yang ditetapkan oleh PPK meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung meliputi biaya gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau sejenisnya termasuk biaya pembelian peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan kebersihan dan pakaian seragam. Biaya tak langsung meliputi manajemen fee yang diterima oleh perusahaan/perorangan penyedia jasa tenaga kerja.

Dengan melihat lingkup pekerjaan yang ditetapkan memang belum dapat dipastikan apakah jasa tenaga kerja yang disediakan terutang PPN atau tidak, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjutKondisi pertama: apakah pengusaha tersebut hanya semata-mata menyediakan atau menyerahkan jasa tenaga kerja saja. Artinya setelah perusahaan penyedia mendapatkan dan menyerahkan tenaga kerja yang didapat sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan maka sudah selesai tugasnya. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan penempatan, pengawasan, dan pemberian imbalan (gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lainnya) dilakukan oleh Instansi penerima. Yang bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja cleaning service dan satpam tersebut ada pada instansi penerima. Untuk itu tenaga kerja yang diserahkan termasuk dalam struktur kepegawaian (pegawai tidak tetap) dari pengguna jasa tenaga kerja. Apabila yang terjadi kondisi tersebut, maka PPN terutang hanya atas biaya pembelian peralatan, pakaian, dan manajemen fee. Sedangkan untuk biaya yang berkaitan dengan pembayaran biaya langsung seperti gaji, upah, honorarium, dan  tunjangan tidak dikenakan PPN.

Kondisi kedua : setelah mendapatkan perusahaan penyedia tenaga kerja, selanjutnya perusahaan tersebut menentukan dan mengatur penempatan, pengawasan, dan pembayaran imbalan (gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan lainnya). Perusahaan penyedia tenaga kerja bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan tenaga kerja yang direkrut. Artinya perusahaan tenaga kerja tersebut bertanggung jawab penuh atas tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Instansi pengguna terima beres atas kebersihan dan keamanan sesuai yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis. Apabila yang terjadi kondisi tersebut, maka besarnya PPN terutang harus dihitung dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan (biaya langsung dan biaya tak langsung).

Berikut disajikan contoh simulasi perhitungan PPN atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja :

Kondisi Pertama :

No

Uraian

Jml

Penerima

Satuan

Harga Satuan

(Rp)

Sub Total

(Rp)

PPN

(10%)

Jumlah

(Rp)

1

Honor Pegawai

50

OB

2.100.000

1.260.000.000

0

1.260.000.000

2

Tunjangan Hari Raya

50

1

2.100.000

105.000.000

0

105.000.000

3

Iuran BPJS

50

OB

54.000

32.400.000

0

32.400.000

4

Iuran JHT

50

OB

65.000

39.000.000

0

39.000.000

5

Iuran JKK

50

OB

5.000

3.000.000

0

3.000.000

6

Pakaian Seragam

50

Stell

300.000

15.000.000

1.500.000

16.500.000

7

Peralatan Kebersihan

1

Bulan

15.000.000

180.000.000

18.000.000

198.000.000

8

Managemen Fee

1

Bulan

12.000000

144.000.000

14.400.000

158.400.000

Jumlah

1.778.400.000

33.900.000

1.812.300.000

Kondisi Kedua :

No

Uraian

Jml

Penerima

Satuan

Harga Satuan

(Rp)

Sub Total

(Rp)

PPN

(10%)

Jumlah

(Rp)

1

Honor Pegawai

50

OB

2.100.000

1.260.000.000

126.000.000

1.260.000.000

2

Tunjangan Hari Raya

50

1

2.100.000

105.000.000

10.500.000

105.000.000

3

Iuran BPJS

50

OB

54.000

32.400.000

3.240.000

32.400.000

4

Iuran JHT

50

OB

65.000

39.000.000

3.900.000

39.000.000

5

Iuran JKK

50

OB

5.000

3.000.000

300.000

3.000.000

6

Pakaian Seragam

50

Stell

300.000

15.000.000

1.500.000

16.500.000

7

Peralatan Kebersihan

1

Bulan

15.000.000

180.000.000

18.000.000

198.000.000

8

Managemen Fee

1

Bulan

12.000000

144.000.000

14.400.000

158.400.000

Jumlah

1.778.400.000

177.840.000

1.956.240.000

 

Kesimpulan

Jasa penyediaan tenaga kerja merupakan objek pajak yang terutang PPN. Penghitungan besarnya PPN yang harus dipungut dalam pelelangan untuk pengadaan jasa penyediaan tenaga kerja tergantung dari kondisi yang terjadi setelah pelelangan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup pekerjaan. Pertanyaan mendasar yang dapat disampaikan adalah siapakah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan?. Apabila yang mebayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan adalah perusahaan penyedia tenaga kerja, maka besarnya PPN yang harus dipungut didasari atas jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan (biaya langsung dan biaya tak langsung).

Apabila jawabannya, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan adalah penerima jasa (K/L/D/I) maka besarnya PPN terutang yang harus dipungut hanya atas jasa pembelian peralatan dan perlengkapan kerja, pakaian seragam, dan manajemen fee yang diterima perusahaan penyedia tenaga kerja.

Bahan bacaan :

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

OLEH : I WAYAN SUKADA

WIDYAISWARA BDK DENPASAR

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21982-jasa-penyediaan-tenaga-kerja-termasuk-jasa-kena-ppn

Last Updated on Sunday, 06 December 2015 21:59
 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam