Home Article Bentuk, lsi,dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111 DM (Deemed)

Kurs Pajak

Negara Mata UangNilai (Rp.)
USDUSD
EUREUR
GBPGBP
AUDAUD
SGDSGD
JPYJPY
KRWKRW
MYRMYR
JPYHKD

Masa Berlaku :

Kep. MenKeu No. :

USD  USD       EUR  EUR      GBP  GBP      AUD  AUD      SGD  SGD      JPY  JPY      MYR  MYR      KRW  KRW     

Chat

Support-1:
Support-2:
Support-3:

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday158
mod_vvisit_counterYesterday102
mod_vvisit_counterThis week431
mod_vvisit_counterLast week1778
mod_vvisit_counterThis month4541
mod_vvisit_counterLast month5946
mod_vvisit_counterAll days582554


Designed by:
Bentuk, lsi,dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111 DM (Deemed) PDF Print E-mail
Written by Bagongktrator   
Friday, 15 October 2010 17:14

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, maka mulai 1 Januari 2011 bentuk SPT Masa PPN-nya mengalami perubahan yang dinamakan formulir SPT  Masa PPN 1111 DM. Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 45 /PJ/2010 tentang Bentuk, lsi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghilungan Pengkreditan Pajak Masukan, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 99/PJ/2010. Syarat Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (SPT Masa PPN 1111 DM)

Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat :

  1. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
  2. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

     

Besarnya Pajak Masukan Bagi PKP yang menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan

pengkreditan Pajak Masukan yaitu sebesar :

  1. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  2. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

     

Besarnya Pajak Keluaran Bagi PKP yang menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM

Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah peredaran usaha.

 

SPT PPN 1111 DM

Beberapa hal penting terkait dengan PKP yang menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM (Deemed PM):

  • Pada prinsipnya PKP yang menggunakan Deemed PM akan selalu mengalami Kurang Bayar (KB), namun PKP masih dimungkinkan mengalami Lebih Bayar (LB), antara lain apabila:

    • PKP melakukan pembetulan SPT yang menyebabkan peredaran usaha menjadi lebih kecil; atau
    • terdapat nota retur atau nota pembatalan yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyerahan dalam masa pajak yang bersangkutan; atau
    • terdapat PM hasil kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, namun hanya untuk LB masa sebelum PKP terse but menggunakan Deemed PM. Dengan demikian, apabila LB tersebut berasal dari Masa Pajak pad a saat PKP tersebut menggunakan mekanisme normal, kelebihan tersebut tidak dapat dikompensasikan.
  • PKP yang menggunakan Deemed PM hanya melaporkan lampiran berupa:
    • Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak, dan
    • Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
  • Mekanisme penghitungan
    • PM dihitung sebesar persentase tertentu dari PK;
    • PK dihitung sebesar tarif (10%) dikalikan dengan peredaran usaha; dan
    • Peredaran usaha meliputi peredaran yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.

Sesuai mekanisme Deemed PM, PKP tidak diperkenankan untuk mengkreditkan PM atas perolehan barang (termasuk barang modal) atau jasa yang diterima, sehingga PKP terse but:

  • tidak akan pernah melakukan penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan (dalam hal barang modal tersebut digunakan untuk penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN): dan
  • tidak akan pernah mengalami skema gagal berproduksi.

     

Download:

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM

Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1111 DM

Last Updated on Friday, 15 October 2010 17:22
 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

 

Article - Konsultan Pajak, Semarang | indonesia tax consulting - Konsultan Pajak, Semarang | indonesia tax consulting Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: Berpengalaman menangani aspek perpajakan, system pelaporan pembukuan, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Ditjen Pajak Harus Terpisah dari Kemenkeu      CPO Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai      Dua UU perpajakan diuji materi ke MK      Pelayanan Pajak Itu Baik Ya...      Kewajiban Pajak Sebagai Perwujudan Filsafat Nilai     
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Peraturan Terbaru

  • Berita