Home Article Batasan Pengusaha Kecil Rp4,8 Milyar

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 14,599.00 121.00
EUR EUR 16,624.38 -36.79
GBPGBP18,577.97 2.89
AUDAUD10,615.86 -42.11
SGDSGD10,615.67 38.19
JPYJPY13,180.93 127.17
KRWKRW12.96 0.09
JPYHKD1,859.75 15.42

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 14,599.00 121.00       EUR  EUR 16,624.38 -36.79      GBP  GBP 18,577.97 2.89      AUD  AUD 10,615.86 -42.11      SGD  SGD 10,615.67 38.19      JPY  JPY 13,180.93 127.17      KRW  KRW 12.96 0.09     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1467
mod_vvisit_counterYesterday4236
mod_vvisit_counterThis week14778
mod_vvisit_counterLast week21878
mod_vvisit_counterThis month86026
mod_vvisit_counterLast month215063
mod_vvisit_counterAll days7210114


Designed by:
Batasan Pengusaha Kecil Rp4,8 Milyar PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 12 November 2015 11:58

Batasan Pengusaha Kecil Rp4,8 Milyar

Mulai tanggal 1 Januari 2014, batasan Pengusaha Kecil yang sebelumnya adalah Pengusaha yang beromzet Rp600 Juta diubah menjad Pengusaha yang beromzet tidak lebih dari  Rp4,8 Milyar setahun. Perubahan ini dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010.

Dari pengamatan sepintas terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 ini, perubahannya hanya pada batasan ini saja. Artinya hal-hal lain terkait dengan Pengusaha Kecil dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, masih sama. Misalnya Pengusaha yang omzetnya setahun tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, dapat memilihi apakah mau menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Begitu juga, apabila Pengusaha yang omzetnya di bawah Rp4,8 Milyar setahun nantinya tidak ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Pengusaha tersebut boleh mengajukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini nampaknya merupakan bagian dari upaya sinkronisasi dengan ketentuan Pajak Penghasilan final 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang sudah berlaku tahun 2013 lalu. Wajib Pajak UMKM yang dikenakan PPh final 1%, yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, kini menjadi lebih mudah urusan pajaknya karena tidak perlu ada kewajiban PPN. Bagian konsideran Peraturan Menteri Keuangan ini mengkonfirmasi pertimbangan perubahan batasan Pengusaha Kecil ini.

Jadi, kesimpulannya sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan ini ditujukan untuk mendukung kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan final untuk UMKM.

 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam