Home Article Aspek Perpajakan CV

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,337.00 0.11 %
EUR EUR 15,716.38 -0.18 %
GBPGBP17,334.11 -0.91 %
AUDAUD10,524.71 -0.64 %
SGDSGD9,789.34 -0.12 %
JPYJPY12,160.44 0.87 %
KRWKRW11.73 -0.93 %
JPYHKD1,705.63 0.08 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 32/KM.10/2017

Tanggal SK : 15 Agustus 2017

Masa Berlaku :
16 Agustus 2017 - 22 Agustus 2017

USD  USD 13,337.00 0.11 %       EUR  EUR 15,716.38 -0.18 %      GBP  GBP 17,334.11 -0.91 %      AUD  AUD 10,524.71 -0.64 %      SGD  SGD 9,789.34 -0.12 %      JPY  JPY 12,160.44 0.87 %      KRW  KRW 11.73 -0.93 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1150
mod_vvisit_counterYesterday1412
mod_vvisit_counterThis week22516
mod_vvisit_counterLast week9637
mod_vvisit_counterThis month58888
mod_vvisit_counterLast month143407
mod_vvisit_counterAll days5331176


Designed by:
Aspek Perpajakan CV Print E-mail
Sunday, 29 August 2010 09:45

Meskipun secara hukum terdapat berbagai perbedaan antara PT (Perseroan Terbatas) dengan CV (Comanditaire Venootscha ); namun dalam sudut pandang perpajakan keduanya merupakan Wajib Pajak Badan. Hal ini diuraikan dalam UU KUP (pasal 1 ayat 3) sbb :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sesuai dengan definisi mengenai Badan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU KUP tersebut, Wajib Pajak Badan merupakan :

  • sekumpulan orang dan/atau modal;
  • baik yang melakukan kegiatan usaha;
  • maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Wajib Pajak badan meliputi :

  • perseroan terbatas,
  • perseroan komanditer,
  • perseroan lainnya,
  • badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
  • firma,
  • kongsi,
  • koperasi,
  • dana pensiun,
  • persekutuan,
  • perkumpulan,
  • yayasan,
  • organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
  • lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan
  • bentuk usaha tetap

Kewajiban Pajak bagi CV

Sebagaimana kewajiban WP Badan pada umumnya; kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV adalah sbb :

 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri :

 

  • Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Apabila CV telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka CV juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.
  • Selain itu, apabila anggota perseroan (Anggota CV), baik persero aktif maupun persero diam belum memiliki NPWP, maka sebaiknya masing-masing anggota perseroan juga mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili masing-masing anggota perseroan untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran dilakukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan CV. Cara mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP/ dikukuhkan sebagai PKP adalah sbb :

1). Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak,

2). Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap ke KPP setempat dan dilampiri dengan document-document yang disyaratkan sbb :

  • Photocopy Akta Pendirian CV
  • Photocopy KTP (Identitas Pengurus/pesero aktif); Jika anggota pesero sudah memiliki NPWP pribadi lebih baik jika dilampirkan photocopinya -tambahan saja-.
  • Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan tempat kegiatan usaha) dari kelurahan setempat
  • Surat Kuasa bermaterai -jika pengurusan dikuasakan kepada pihak lain-

Dalam praktek, pada umumnya SKT dan kartu NPWP akan diterbitkan dalam waktu 1- 3 hari kerja setelah pendaftaran. Jika pada saat mendaftarkan CV sekaligus mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka selanjutnya petugas DJP akan melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan usaha, untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka selanjutnya KPP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP.

2. Kewajiban CV setelah memiliki NPWP dan/atau setelah dikukuhkan sebagai PKP :

Setelah CV memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, maka CV memiliki kewajiban untuk :

  • Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.
  • Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya
  • Bagi CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka selain kewajiban tersebut di atas, juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

 

Kewajiban pajak tersebut pada dasarnya telah tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh KPP bersamaan dengan penerbitan kartu NPWP. Dalam formulir SKT, Jenis kewajiban pajak yang tercantum telah dicetak dengan format standart dan hanya menginformasikan jenis pajak sesuai pasal yang mengaturnya, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bagi petugas pajak atau orang yang sehari-hari berkecimpung di bidang pajak, tentu sudah memahami maksud dari aneka jenis kewajiban pajak yang tercantum dalam SKT tersebut. Lain halnya bagi wajib pajak baru yang seringkali masih awam terhadap perpajakan, tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sayangnya, jarang sekali petugas di bagian pelayanan (yg mengurusi pendaftaran NPWP) yg memberikan gambaran/penjelasan terhadap wajib pajak baru tersebut. Pun juga tidak ada buku panduan ringkas (semacam buku saku perpajakan gitu) yang diberikan oleh DJP untuk Wajib Pajak baru ini. (ssstt… kabar baiknya : Ada kerjaan buat konsultan pajak )

 

Jenis-jenis pajak yang tercantum dalam SKT terdiri dari :

  1. PPh Pasal 4 (2)
  2. PPh Pasal 15
  3. PPh Pasal 19
  4. PPh Pasal 21
  5. PPh Pasal 22
  6. PPh Pasal 23
  7. PPh Pasal 25
  8. PPh Pasal 26
  9. PPh Pasal 29

 

Dalam SKT tidak tercantum mengenai kewajiban PPN. Hal ini karena yang memiliki kewajiban PPN hanya wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, yang mana surat SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) terpisah dari SKT.

 

Sembilan jenis kewajiban pajak seperti yang tercantum dalam SKT tersebut, jika dikelompokkan sesungguhnya hanya terdiri dari 2 kewajiban besar seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu :

1. Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak sendiri (dalam hal ini CV). Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu :

  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 19
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 29

 

2. Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya, yang terdiri dari :

  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 26

 

Untuk PPh pasal 4 (2) dan PPh pasal 15 merupakan PPh final, dimana sistem pengenaannya ada yang melalui pemotongan oleh pihak lain, maupun dibayar sendiri oleh penerima penghasilan sehingga termasuk dalam dua kategori di atas.

 

Singkatnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV setelah memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sama seperti kewajiban pajak WP Badan lainnya,

Triyani’s Weblog

 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Article - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam      Petunjuk Pengisian Penyampaian SPT Tahunan Badan