Home Article Alur Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,581.00 -0.08 %
EUR EUR 16,879.85 1.09 %
GBPGBP19,030.78 0.82 %
AUDAUD10,746.49 0.96 %
SGDSGD10,338.77 0.85 %
JPYJPY12,732.80 2.14 %
KRWKRW12.65 1.28 %
JPYHKD1,736.28 -0.11 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : KMK Nomor 9/KM.10/2018

Tanggal SK : 20 Februari 2018

Masa Berlaku :
21 Februari 2018 - 27 Februari 2018

USD  USD 13,581.00 -0.08 %       EUR  EUR 16,879.85 1.09 %      GBP  GBP 19,030.78 0.82 %      AUD  AUD 10,746.49 0.96 %      SGD  SGD 10,338.77 0.85 %      JPY  JPY 12,732.80 2.14 %      KRW  KRW 12.65 1.28 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday470
mod_vvisit_counterYesterday6223
mod_vvisit_counterThis week29464
mod_vvisit_counterLast week72851
mod_vvisit_counterThis month184090
mod_vvisit_counterLast month104075
mod_vvisit_counterAll days6311635


Designed by:
Alur Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak PDF Print E-mail
Written by Admin   
Tuesday, 24 November 2015 08:31

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dimulai dengan kebijakan reinventing policy atau penghapusan sanksi administrasi pajak bagi para Wajib Pajak yang memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak periode 2009-2013. Ingin tahu syarat dan cara pengajuan pembebasan sanksi ini, simak ulasannya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilalui dengan beberapa tahapan.

 

Ini pertama dimulai dari pembetulan SPT dari wajib pajak (WP) ke Ditjen Pajak. Cara kedua, Surat Tagihan Pajak (STP) dari Ditjen Pajak ke WP.

Langkah ketiga, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan diakhiri dengan penerbitan SK penghapusan sanksi administrasi dari Ditjen Pajak ke Wajib Pajak.
Adapun jenis SPT yang dapat dilaporkan dan dibetulkan, yakni:

1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dan sebelumnya

2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014 dan sebelumnya

3. SPT Masa PPh Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya

4. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya

5. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya

Lalu bagaimana pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi itu?.

Data Ditjen Pajak menerangkan, pada awalnya WP diminta membuat surat permohonan atas penghapusan sanksi administrasi ke Dirjen Pajak. Pengajuannya dapat disodorkan maksimal dua kali dan permohonan kedua hanya dapat diajukan setelah surat keputusan (S) atas permohonan pertama dilayangkan.

Persyaratannya, mencakup 1 permohonan untuk 1 STP, tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani WP (tidak dapat dikuasakan), lalu disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

WP juga harus melampirkan beberapa dokumen untuk disertakan bersama persyaratan, yakni :

1. Surat pernyataan yang ditandatangani WP di atas meterai Rp 6.000,- dan tidak dapat dikuasakan

2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik

3. Fotokopi SSP atau sarana administrasi lain sebagai bukti pelunasan kurang bayar dalam SPT atau SPT pembetulan

4. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan

5. Fotokopi STP

Adapun ketentuan permohonan, antara lain :

Penghapusan sanksi administrasi diberikan dengan ketentuan:

1. Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar oleh WP

2. Sanksi Administrasi dalam STP sudah dibayar sebagian WP

Dalam hal sanksi administrasi dalam STP telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, sanksi administrasi dalam STP dianggap belum dibayar WP.

Bagaimana untuk mengajukan permohonan kembali :

1. Terhadap permohonan WP yang tidak memenuhi persyaratan dan dokumen yang harus dilampirkan (Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat(3)), WP dapat mengajukan permohonan kembali

2. Terhadap permohonan WP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4), WP tidak dapat mengajukan permohonan kembali

Terbit SK Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan apabila:

a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP belum dibayar WP

b. Jumlah sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah sanksi administrasi dalam STP

Selanjutnya SK Pengurangan Sanksi Administrasi akan terbit, apabila:

a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP sudah dibayar sebagian oleh WP
b. Jumlah sanksi administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa sanksi administrasi yang belum dibayar.

Status tindakan penagihan pajak, dalam hal WP mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan.-- (Fik/Nrm) -- di kutip dari halaman Liputan6.com

Last Updated on Friday, 27 November 2015 10:19
 

Add comment


Security code
Refresh

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam