Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,923.00 -213.00
EUR EUR 16,263.79 -289.66
GBPGBP18,532.57 -347.82
AUDAUD10,580.97 -112.03
SGDSGD10,405.95 -137.36
JPYJPY12,726.78 -143.53
KRWKRW12.95 -0.17
JPYHKD1,774.51 -26.66

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,923.00 -213.00       EUR  EUR 16,263.79 -289.66      GBP  GBP 18,532.57 -347.82      AUD  AUD 10,580.97 -112.03      SGD  SGD 10,405.95 -137.36      JPY  JPY 12,726.78 -143.53      KRW  KRW 12.95 -0.17     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday321
mod_vvisit_counterYesterday938
mod_vvisit_counterThis week321
mod_vvisit_counterLast week22223
mod_vvisit_counterThis month90543
mod_vvisit_counterLast month222280
mod_vvisit_counterAll days6905053


Designed by:
Tata Cara Penggunaan E-Faktur Print E-mail

Update E-faktur versi terbaru dapat di dowload di

1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit Download disini

2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit Download disini

3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit Download disini

4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit Download disini

5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit Download disini

Penerapan E-faktur sejak tanggal 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan Faktur Pajak Elektronik. Sebelum membahas tentang Faktur Pajak Elektronik, terlebih dahulu kita bahas tentang faktur pajak. Apakah Faktur Pajak itu?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan Faktur Pajak Elektronik, selanjutnya biasa disebut sebagai eFaktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 06:54
 
AKASIA - PAJAK : Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak Print E-mail

Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan.

Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperolah informasi data perbankan. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan moral hazard bagi pihak Wajib Pajak perbankan untuk melakukan tax avoidance bahkan evasion.

Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan menjadi alat bagi Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak yang menyentuh informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan atau Deposito.

 
Lapor SPT Tahunan Online - Update 2016 Print E-mail

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Sebenarnya ada banyak jenis pelaporan pajak, salah satunya adalah Wajib pajak Orang Pribadi. Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dilakukan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan jumlah penghasilan dan jenis penghasilan dari pemberi kerja dan usaha bebas.

Cara Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana

 
Pajak dalam Perspektif Islam Print E-mail

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد

Perbedaan antara dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “al-wazha-if” atau “al-kharraj“; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib“, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf as-sulthaniyah“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi :

  1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
  2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

 
Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk CV di Tahun Penegakan Pajak 2016 Print E-mail

SEORANG sahabat lama menanyakan kepada saya mengenai aspek perpajakan pada badan usaha berbentuk CV atau persekutuan komanditer, kemudian saya menjanjikan kepadanya bahwa saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui tulisan yang akan saya posting di blog saya. Tulisan ini membayar janji tersebut, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di benak sahabat saya tersebut, dan tentu saja semoga tulisan ini membawa manfaat kepada Anda, para pembaca sekalian.

Pengertian CV

Menurut Wikipedia, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Oleh karena itu di dalam CV dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam/pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak menentukan arah kebijakan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut.

CV didirikan dengan menggunakan akta yang ditandatangani notaris, namun CV bukanlah entitas yang terpisah dari pemiliknya seperti layaknya PT. Perbedaan utama antara CV dengan PT adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

  1. PT merupakan badan hukum, sedangkan CV bukan badan hukum, hanya badan usaha biasa.
  2. Kepemilikan PT terbagi-bagi atas saham sebagai penyertaan modal, sedangkan CV tidak
  3. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya/pemegang saham karena antara PT dan pemiliknya merupakan entitas yang terpisah, sedangkan CV tidak. Kekayaan CV merupakan kekayaan pemiliknya, tidak ada batasan antara kekayaan CV dan kekayaan pribadi sekutunya/pemiliknya
  4. CV tidak terikat ketentuan adanya modal minimal sebagaimana PT

CV di Mata Undang-undang Pajak

Berbicara mengenai CV maupun PT dalam kacamata Undang-undang Pajak, kita

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam