Home

Kurs Pajak

# Mata Uang Nilai (Rp.) Persen
USD USD 13,770.00 0.01 %
EUR EUR 17,014.85 0.56 %
GBPGBP19,640.12 1.25 %
AUDAUD10,690.29 0.89 %
SGDSGD10,505.06 0.22 %
JPYJPY12,852.50 -0.19 %
KRWKRW12.88 -0.31 %
JPYHKD1,754.09 -0.00 %

* Note: u/ JPY=nilai Rp/100Yen

Nomor SK : Masa Berlaku :

USD  USD 13,770.00 0.01 %       EUR  EUR 17,014.85 0.56 %      GBP  GBP 19,640.12 1.25 %      AUD  AUD 10,690.29 0.89 %      SGD  SGD 10,505.06 0.22 %      JPY  JPY 12,852.50 -0.19 %      KRW  KRW 12.88 -0.31 %     

External Link

BSC Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday199
mod_vvisit_counterYesterday4569
mod_vvisit_counterThis week19617
mod_vvisit_counterLast week14055
mod_vvisit_counterThis month47785
mod_vvisit_counterLast month153247
mod_vvisit_counterAll days6530296


Designed by:
Tata Cara Penggunaan E-Faktur Print E-mail

Update E-faktur versi terbaru dapat di dowload di

1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit Download disini

2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit Download disini

3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit Download disini

4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit Download disini

5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit Download disini

Penerapan E-faktur sejak tanggal 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan Faktur Pajak Elektronik. Sebelum membahas tentang Faktur Pajak Elektronik, terlebih dahulu kita bahas tentang faktur pajak. Apakah Faktur Pajak itu?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan Faktur Pajak Elektronik, selanjutnya biasa disebut sebagai eFaktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 06:54
 
Tutorial e-Filing Terbaru: Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S (Panduan) Print E-mail

Batas Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang di perpanjang sampai tangal 21 April 2017 merupakan kesempatan untuk dapat pelaporkannya lebih awal. Tutorial berikut merupakan tutorial pengisian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 60.000.000 dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S dengan panduan.

Sebelum melakukan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda, siapkan data-data SPT Tahunan Anda. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S yang menggunakan Formulir 1770 S, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulir bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk pegawai negeri yang telah diberikan oleh pemberi kerja.

2. Formulir bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final

3. Formulir bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan

4. Formulir bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan, dividen.

5. Bukti kepemilikan harta, seperti buku tabungan, sertifikat tanah/bangunan, STNK

6. Daftar utang seperti rekening utang

7. Kartu keluarga

Pertama masukkan NPWP dan password yang anda buat saat pendaftaran akun DJP Online. Lalu klik tombol login.

Last Updated on Monday, 10 April 2017 11:39
 
Langkah-Langkah Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi (PPh21) Print E-mail

Pada prinsipnya, menghitung pajak penghasilan pribadi dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah Anda mendapatkan seluruh data-data penghasilan pada tahun berjalan. Bila Anda bekerja pada perusahaan, pada awal tahun Anda akan mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan SPT Tahunan (1721-A) dari bagian Sumber Daya Manusia tentang penghasilan total Anda pada tahun berjalan, pajak penghasilan yang telah disetor ke negara dan informasi lainnya untuk Anda gunakan mengisi Form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.

pajakBila pekerja ingin bagaimana menghitung pajak penghasilan pribadi tiap bulan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu. Langkah-langkah ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan) dengan asumsi bahwa pekerja tidak punya penghasilan lain.

Pertama, hitunglah penghasilan bruto Anda setiap bulan.

Yang termasuk penghasilan bruto pada bulan berjalan adalah gaji pokok (basic salary), tunjangan transport (bila ada), tunjangan perumahan (bila ada), premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya yang sifatnya teratur.

Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto Anda. Semua komponen penghasilan kotor ini dijumlahkan.

Kedua, hitung total pengurang.

 
Pajak dalam Perspektif Islam Print E-mail

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد

Perbedaan antara dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “al-wazha-if” atau “al-kharraj“; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib“, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf as-sulthaniyah“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi :

  1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
  2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

 
Menentukan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Yang Baru Beroperasi menurut PP46 1% dari Omset Print E-mail

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku efektif pada bulan Juli 2013 pada awal kemunculannya membuat saya dan mungkin para wajib pajak yang lainnya kebingungan, terutama para wajib pajak yang baru mendirikan perusahaan setelah berlakunya PP tersebut.

Yang menjadi kebingungan saya adalah ketika WP yang baru mendirikan perusahaan, untuk kewajiban perpajakannya apakah mengacu pada PP 46 ini atau sesuai aturan yang berlaku umum?? dengan kata lain, apakah untuk perusahaan yang baru beroperasi untuk pelaporan pajak bulan - bulan awal menggunakan tarif 1% dari omset atau setor dan lapor spt pph pasal 25??

Kebingungan saya tersebut terjawab dengan keluarnya Surat Edaran dari Dirjen Pajak yaitu SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Adapun penjelasan dalam SE 32 tahun 2014 tersebut yang memberikan pencerahan buat saya adalah sebagai berikut :

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej KovalArticle - Konsultan Pajak Semarang - Konsultan Pajak Semarang Konsultan pajak terdaftar di indonesia :: BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS kini hadir memberi warna baru sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya. Dipenuhi tenaga muda dan profesional, BSC TAX AND MANAGEMENT CONSULTANTS siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan bisnis anda.      Tata Cara Penggunaan E-Faktur      Tarif Pajak : Pengertian, Dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap      E-Nofa Kemudahan Meminta Nomor Seri Faktur Pajak secara online      Panduan Cara Menggunakan Mengisi Aplikasi E-Faktur Ditjen Pajak      Zakat dan Pajak Dalam Islam